- MK meninjau permohonan Denny Indrayana terkait ijazah SLTA Gibran
- Penolakan MK memungkinkan Gibran tetap menjabat
- Jika MK menyetujui, MPR akan mengadakan sidang khusus untuk memutuskan, kecuali Gibran mengundurkan diri
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kini tengah menilai permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana beserta timnya, yang menantang keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SLTA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut menimbulkan spekulasi mengenai potensi dampak politik dan konstitusional dalam beberapa hari mendatang.
Menurut pengamat sosial dan politik, Adian Radiatus, penerimaan gugatan oleh MK tidak serta merta menyebabkan Gibran kehilangan jabatan. “Tetapi keputusan dikembalikan kepada MPR untuk diadakan Sidang Istimewa, kecuali atas kemauan dan kesadaran sendiri,” ujar Adian, dikutip pada Selasa 6 Oktober 2026.
Sebaliknya, bila MK menolak permohonan tersebut, kubu pendukung Gibran dapat melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Presiden tanpa hambatan tambahan. “Namun tetap saja memiliki catatan tersendiri secara berita negara bahwa baru kali ini terjadi kasus ‘tidak wajar’ atas kedudukan syarat pendidikan seorang wakil presiden,” tambah Adian.
Pengamat tersebut menekankan pentingnya ketenangan dan objektivitas di kalangan elit politik serta masyarakat luas dalam menanggapi proses hukum ini. “Masyarakat harus tetap turut menjaga kepentingan nasional, mengawal persatuan dan kesatuan bangsa serta kepemimpinan nasional dibawah pemerintahan Presiden Prabowo sesuai amanat rakyat yang diterimanya dua tahun lalu,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL