- Putusan MK menutup kasus ijazah Gibran
- Gibran tidak didiskualifikasi karena tidak terbukti memiliki ijazah luar negeri
- Profesor Henri Subiakto menyoroti belum adanya keputusan final tentang ijazah Presiden Jokowi
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi mengakhiri perselisihan mengenai kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui putusan yang menolak gugatan yang menantang persyaratan pendidikan. Pengadilan menegaskan tidak menemukan bukti yang cukup kuat bahwa Gibran memiliki gelar atau sertifikat pendidikan di luar negeri yang dapat disamakan dengan kelulusan Sekolah Menengah Atas atau setara. Karena tidak terbukti, permohonan pemohon ditolak dengan alasan tidak memiliki kedudukan hukum, sementara Gibran tetap tidak didiskualifikasi.
Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, menanggapi keputusan tersebut pada Kamis, 8 Oktober 2026, dengan menyatakan, “Persoalan ijazah Gibran sudah selesai, putusan MK itu final dan mengikat.” Ia menambahkan bahwa masih terdapat persoalan lain yang belum terselesaikan, yaitu status ijazah Presiden ke‑7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurutnya, belum ada putusan pengadilan yang secara definitif menilai keberadaan atau keaslian ijazah Presiden.
“Keputusan yang final dan mengikat terkait ijazah Pak Jokowi sama sekali belum ada. Yang sudah ada hanya keputusan pidana terhadap warga negara yang mempertanyakan dan menganalisa keaslian ijazah Pak Jokowi,” ujar Henri. Ia juga mengkritik sikap sebagian masyarakat yang cenderung merasionalisasi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa, menilai hal itu dapat menumbuhkan toleransi terhadap ketidakjujuran.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL