Poin Penting
  • MK alihkan penilaian ijazah Gibran ke otoritas terkait
  • MK tidak memberi mandat eksplisit kepada MPR untuk memberhentikan Wakil Presiden
  • Tidak ditemukan bukti ijazah asing yang dapat dipertimbangkan sebagai syarat pendidikan minimum

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penelaahan kelayakan ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diserahkan kepada lembaga yang memiliki wewenang menilai keabsahan dokumen pendidikan. Keputusan itu diambil dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada 6 Oktober 2026 di ruang sidang pleno MK.

Dalam penjelasannya, MK menegaskan bahwa tidak ada mandat khusus yang diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencabut jabatan Gibran. Sebaliknya, putusan tersebut membuka kembali perdebatan konstitusional mengenai implikasi pemenuhan persyaratan jabatan, terutama bila masalah ini dibawa ke MPR. Selamat Ginting, pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), menambahkan pada Kamis 8 Oktober 2026, “Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai ‘bola politik’ kepada lembaga politik. Namun istilah tersebut harus dipahami secara hati-hati.” Ia menekankan bahwa proses penanganan tidak dapat disederhanakan menjadi keputusan politik semata. Menurut Pasal 7A UUD 1945, Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan bila tidak lagi memenuhi syarat, sementara Pasal 7B mengatur prosedur ketat: DPR harus mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji, mengadili, dan memutuskan, baru kemudian proses dilanjutkan ke MPR.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan dalam pengucapan putusan bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan minimum yang diatur Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu. “Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujarnya.

Dengan demikian, sementara proses verifikasi ijazah Gibran masih berada di tangan lembaga yang berwenang, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk segera memberhentikan Wakil Presiden berdasarkan putusan PHPU tersebut.

Sumber: RMOL