Poin Penting
  • MK menyatakan tahap pembuktian selesai
  • Sembilan hakim konstitusi kini menilai dokumen pendidikan Gibran
  • Pemohon menuntut pembatalan penetapan KPU dan pelantikan sebagai wakil presiden

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini mengumumkan berakhirnya fase pembuktian dalam perkara yang menyoroti kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Seluruh dokumen, saksi, serta pakar yang diajukan oleh pemohon telah dipertimbangkan, sementara pihak termohon dan instansi terkait diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan saksi, dan menghadirkan ahli. Keputusan akhir kini berada di tangan sembilan hakim konstitusi.

Para pemohon menuntut MK untuk menyatakan bahwa persyaratan pendidikan Gibran tidak terpenuhi, mencabut penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta membatalkan pelantikan beliau sebagai wakil presiden. Mereka juga mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pengganti wakil presiden.

Meskipun Pilpres 2024 telah berakhir, dengan Presiden dan wakil presiden dilantik serta pemerintahan berjalan selama hampir dua tahun, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang batas waktu dan wewenang lembaga dalam meninjau hasil pemilu. Hukum menuntut kepastian agar keputusan pemilihan tidak dapat digugat tanpa akhir.

Salah satu titik fokus persidangan adalah proses verifikasi pendidikan Gibran. Taufiq Damarjati, anggota tim penilai dan verifikasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, menjelaskan bahwa dokumen yang diajukan berupa sertifikat kehadiran (certificate of attendance) dan transkrip nilai dari program UTS Insearch, Australia. Ia menegaskan, “Certificate of attendance merupakan keterangan kehadiran.” Sertifikat tersebut hanya membuktikan kehadiran dalam program, tidak secara otomatis menyatakan kelulusan.

Tim penilai kementerian menambahkan bahwa penilaian kesetaraan dilakukan dengan membandingkan transkrip nilai serta pemadanan mata kuliah terhadap kurikulum pendidikan menengah di Indonesia. Pertanyaan muncul mengenai dasar hukum yang memungkinkan dokumen non-ijazah menjadi acuan penetapan kesetaraan pendidikan, serta bagaimana hasil pemadanan tersebut dapat dianggap setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selain itu, hakim menyoroti Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang memberikan pengecualian bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah asing namun memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Hakim menanyakan kapan dan bagaimana ketentuan ini dimasukkan ke dalam peraturan, mengingat tidak terdapat dalam regulasi pencalonan Pilpres sebelumnya.

Persidangan belum menghasilkan keputusan final, namun proses tersebut menuntut transparansi mengenai prosedur, objek, wewenang, dan alasan yang mendasari surat penyetaraan pendidikan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim sebelum memutuskan nasib Gibran di level konstitusional.

Sumber: RMOL