- Putusan MK tentang ijazah Gibran dinyatakan final dan mengikat
- Pengamat Adi Prayitno menegaskan protes tidak akan mengubah keputusan
- MK menolak permohonan karena tidak ada bukti ijazah dan masalah kedudukan hukum
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat terkait status ijazah setara SMA bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengadilan konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat diyakini menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dipertimbangkan setara dengan pendidikan minimal SMA sederajat.
Permohonan para pemohon ditolak karena dipandang tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai, namun penolakan tersebut tidak berarti Gibran otomatis dicoret dari jabatan wakil presiden.
Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi keputusan tersebut pada Senin, 12 Oktober 2026, dengan menegaskan bahwa segala bentuk protes tidak akan mengubah hasil putusan. Ia berujar, "Putusan MK final dan binding. Mau guling-guling, mau nyungsap nyungsep, mau nangis kejer-kejer, nggak bakal bisa mengubah itu putusan,".
Adi juga mengaitkan kasus ini dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, menambahkan, "Putusan MK 90 juga begitu dulu, sekarang soal ijazah juga sama. MK mau bayar utang masa lalu kayaknya,".
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan demikian, putusan MK tetap berlaku dan tidak dapat diganggu gugat, meski muncul berbagai pandangan dan kritik di publik.
Sumber: Pojok Satu