- MK menolak diskualifikasi Gibran karena tidak ada bukti ijazah asing yang setara SMA
- Pengamat Amir Hamzah menyatakan isu pendidikan kini beralih ke arena politik DPR dan MPR
- Pemakzulan Wakil Presiden harus melalui prosedur konstitusional Pasal 7A dan 7B UUD 1945
WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengeluarkan keputusan diskualifikasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai gantinya, MK mengungkapkan tidak menemukan dokumen resmi—baik ijazah, sertifikat, maupun diploma—yang dapat dipertimbangkan setara dengan kelulusan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Pemilu.
Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, “MK tidak mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran. Persoalannya, putusan MK justru menyisakan pertanyaan besar mengenai temuan tentang syarat pendidikan Gibran.” Ia menilai langkah hukum yang diambil oleh Denny Indrayana dan timnya tidak berhenti pada keputusan MK. Denny melaporkan akan mengajukan masalah ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta mendorong proses politik yang lebih luas terhadap Gibran.
Amir menambahkan, “Ini berarti persoalannya bergeser dari ruang sengketa hasil pemilu ke ruang politik ketatanegaraan.” Ia menyoroti sikap kuasa hukum pemohon, termasuk Bambang Widjojanto, yang dianggap terlalu agresif dalam mengarahkan isu ijazah Gibran menuju pemakzulan. Menurutnya, tuntutan agar DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memproses pemberhentian Gibran merupakan langkah politik yang dramatis, mengingat prosedur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden diatur secara ketat dalam konstitusi.
UUD 1945 memungkinkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A apabila terbukti melakukan tindakan pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Namun, proses tersebut tidak otomatis berjalan hanya karena temuan hukum. Pasal 7B ayat 1 menegaskan bahwa DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk menilai dugaan pelanggaran atau ketidakcocokan syarat jabatan. Amir menegaskan, “Ini yang harus dilihat DPR. Apakah persoalan ketidakcukupan syarat pendidikan itu masuk ke Pasal 7A, atau tidak. Kemudian apakah ada unsur perbuatan tercela. Itu bukan keputusan pengamat, bukan keputusan pengacara, tetapi harus melalui mekanisme konstitusional.”
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL