- MK menolak permohonan Denny Indrayana karena tidak memiliki legal standing
- MK menyatakan tidak ada bukti yang cukup tentang ijazah luar negeri Gibran
- Klaim kunjungan Jokowi ke Prabowo sebelum putusan belum dikonfirmasi resmi
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pada sidang 6 Oktober 2026 bahwa Denny Indrayana beserta kelompok pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ke pengadilan konstitusi. Keputusan itu tercantum dalam putusan resmi MKRI No 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026, yang menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang‑Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023.
Dalam amar keputusan, MK mengabulkan eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kedudukan hukum para pemohon, yang meliputi Koalisi Indonesia Persatu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sepuluh purnawirawan. Karena tidak dapat dikategorikan sebagai pasangan calon, permohonan dinyatakan “NO (niet ontvankelijke verklaard)”.
Sementara itu, pertimbangan hakim menyoroti kurangnya bukti kuat mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA. Hakim Arsul Sani mencatat bahwa dokumen yang diajukan berupa “certificate of attendance, academic records, explanation of grades” hanya menunjukkan kehadiran, bukan kelulusan. Ia menegaskan bahwa “tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran punya ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang bisa disetarakan SMA/sederajat.” Karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada 20 Oktober 2024, MK menambah bahwa pemecatan atau diskualifikasi tidak dapat dilakukan oleh lembaga tersebut; urusan tersebut menjadi tanggung jawab lembaga lain yang berwenang.
Pengadilan menjelaskan bahwa meski secara formil pemohon seharusnya dinyatakan gugur pada tahap awal karena tidak memiliki legal standing, prosedur materiil yang diadopsi MK mengharuskan pengujian substansial terlebih dahulu. Dengan mengacu pada asas ius curia novit, MK memeriksa pokok perkara bersama eksepsi, memanggil saksi ahli termasuk atase pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura dan Australia, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengonfirmasi fakta. Baru pada rapat permusyawaratan hakim, eksepsi legal standing diputuskan mengikat, sehingga pertimbangan materiil tidak menjadi dasar keputusan akhir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di luar ruang sidang, beredar rumor bahwa Presiden Joko Widodo mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelang pembacaan putusan MK. Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari Istana atau pihak Gerindra yang mengonfirmasi pertemuan tersebut berkaitan dengan perkara konstitusi. Pemerintah menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 24C Undang‑Undang Dasar 1945, serta tidak dipengaruhi oleh kunjungan politik apa pun.
Sumber: RMOL