Poin Penting
  • MK menolak permohonan yang menantang kelayakan pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden
  • Ahli hukum Sugiyanto menyatakan peluang pemakzulan Gibran secara politik dan hukum berada pada angka 50‑50
  • Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu, namun masih menjadi perdebatan konstitusional

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada 6 Oktober 2026 bahwa permohonan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 tidak dapat diterima. Permohonan tersebut menantang kelengkapan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti sah mengenai kelulusan Gibran di jenjang menengah atas di Singapura dan Australia.

Meskipun MK menolak gugatan, pakar hukum Sugiyanto menilai bahwa kemungkinan pemakzulan Gibran tetap terbuka untuk diperdebatkan. Menurutnya, peluang tersebut dapat dikatakan setara, “50:50 lebih menggambarkan adanya dua kemungkinan argumentasi hukum,” ujarnya dalam wawancara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sugiyanto menjelaskan dua sudut pandang yang bersaing. Pada satu sisi, ada yang berpendapat bahwa persyaratan pendidikan harus dipenuhi sebelum seseorang resmi ditetapkan dan dilantik. Pada sisi lain, argumentasi menyatakan bahwa bila terbukti sejak awal persyaratan fundamental tidak terpenuhi, hal itu dapat dijadikan dasar untuk meninjau kelayakan jabatan, meski tidak otomatis mengakibatkan pemakzulan.

Ia menekankan perbedaan antara amar putusan MK dengan pertimbangan substantif. “MK tidak mendiskualifikasi Gibran, permohonan PHPU tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan Gibran tetap menjalankan jabatan sebagai Wakil Presiden berdasarkan keadaan hukum yang berlaku saat ini,” kata Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, posisi Gibran yang telah dilantik membuat mekanisme PHPU tidak serta‑merta dapat membatalkan atau menyingkirkan dia dari jabatan. Namun, ia menilai diskusi mengenai pertimbangan MK terkait persyaratan pendidikan tetap relevan untuk dibahas dalam kerangka hukum yang tepat.

Persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki landasan hukum yang jelas. Pasal 6 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh undang‑undang. Pasal 169 huruf r Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa calon Presiden atau Wakil Presiden harus memiliki ijazah paling rendah setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 227 UU Pemilu.

Pasal 169 huruf r telah menjadi objek sejumlah perkara di MK, memunculkan pertanyaan konstitusional yang belum terjawab: apakah pelanggaran persyaratan pendidikan pada saat pencalonan 2024 dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden? Pasal 7A UUD 1945 memungkinkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden selama masa jabatan bila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan, namun mekanisme tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7B UUD.

Dengan keputusan MK yang menolak gugatan dan penilaian Sugiyanto bahwa perdebatan hukum dan politik berada pada posisi seimbang, masa depan Gibran sebagai Wakil Presiden tetap menjadi topik yang dipantau oleh publik dan kalangan hukum.

Sumber: RMOL