- MK menolak gugatan pendidikan Gibran
- Andi Yusran: DPR harus tindak lanjuti keputusan MK
- Penolakan MK tidak menghilangkan isu pelanggaran syarat calon wakil presiden
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang mengajukan gugatan terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Keputusan tersebut, yang tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dikeluarkan pada Kamis, 8 Oktober 2026, setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma asing yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan tingkat pendidikan minimal sekolah menengah atas (SLTA) atau setara.
Pengamat politik Andi Yusran menjelaskan kepada RMOL bahwa penolakan MK merupakan langkah yang tepat karena otoritas untuk mendiskualifikasi Gibran berada di luar lingkup wewenang lembaga tersebut. Ia berkata, “Putusan MK yang menolak gugatan Denny Indrayana adalah langkah tepat ini karena wewenang diskualifikasi terhadap Gibran adalah di luar wewenang MK.” Namun, Yusran menambahkan bahwa keputusan MK tetap menyoroti adanya pelanggaran terhadap persyaratan calon wakil presiden, dengan menyatakan, “Namun demikian, putusan MK tersebut menegaskan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan syarat calon wakil presiden.”
Menurut Yusran, lembaga legislatif, khususnya DPR, perlu menindaklanjuti temuan MK karena hal itu berhubungan dengan upaya rekonstruksi serta reformasi hukum kepemiluan dan perbaikan proses pencalonan pada pemilihan mendatang. Ia menegaskan, “DPR penting melanjutkan hasil putusan MK tersebut karena terkait dengan rekonstruksi dan reformasi hukum kepemiluan serta perbaikan proses kandidasi elektoral di masa mendatang.” Yusran memperingatkan bahwa jika DPR memilih untuk mengabaikan isu tersebut, hal itu dapat memicu kemarahan publik, “Jika isu tersebut disenyapkan oleh DPR, maka dikhawatirkan menuai amarah publik.”
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL