Poin Penting
  • MK menolak permohonan terkait ijazah Gibran dalam putusan No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
  • MK menyatakan tidak ada dokumen ijazah resmi Gibran sebagaimana diatur pasal 169 huruf r UU No.7/2017
  • Pengamat Adian Radiatus menilai kejadian ini bisa memaksa Jokowi mempertimbangkan pengunduran diri

WartaPurwakarta - Joko Widodo, presiden ke‑7 Republik Indonesia, kini harus mengatasi tekanan politik setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut menolak permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana beserta timnya terkait perselisihan hasil Pilpres 2024, khususnya mengenai kepatuhan Gibran Rakabuming Raka terhadap persyaratan ijazah SMA atau sederajat.

Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat bukti ijazah selesai studi yang dilampirkan pada Surat Keterangan Penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana diamanatkan pasal 169 huruf r Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penolakan ini menimbulkan perdebatan hukum tata negara yang kompleks.

Pengamat sosial‑politik Adian Radiatus mengungkapkan kepada RMOL pada Kamis 15 Oktober 2026, “Masalah ijazah Gibran barangkali tidak pernah diduga Jokowi sama sekali.” Ia menambahkan, “Jokowi kini harus melihat dan menerima kenyataan bahwa Gibran tersandera oleh skandal ijazah.” Menurut Radiatus, pendidikan luar negeri yang ditempuh Gibran tidak menghasilkan ijazah resmi, melainkan hanya catatan kehadiran kuliah, yang menjadi inti persoalan.

Radiatus menilai, “Bila benar demikian maka situasi kekaburan kronologis masa kuliah Jokowi dan Gibran kalau memakai ungkapan awam adalah ‘sebelas‑duabelas’ alias serupa meski tak sama.” Ia menyoroti bahwa pada masa kampanye Pilpres 2024, Jokowi memposisikan Gibran sebagai alat tawar politik kepada koalisi Prabowo Subianto.

Mengenai kemungkinan solusi, Radiatus berpendapat, “Solusi paling elegan dan terhormat adalah sebagaimana banyak disuarakan publik baik tokoh nasional, pakar maupun aktivis adalah mengundurkan diri atau legowo secara penuh kesadaran dan bertanggung jawab.” Ia menutup dengan menilai, “Jokowi terjebak oleh sepak terjang keserakahannya yang haus akan kekuasaan.”

Sumber: RMOL