Poin Penting
  • MK tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran
  • Permohonan diskualifikasi ditolak karena melewati batas waktu sengketa
  • Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden sejak pelantikan 20 Oktober 2024

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tuntutan yang mengusulkan pencabutan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno MK di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026, setelah hakim konstitusi Adies Kadir memaparkan pertimbangan bahwa tidak ada dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dipertimbangkan setara dengan pendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara, sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Pemilu.

Adies menegaskan, “Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.” Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi MK untuk menolak permohonan para pemohon yang menuntut diskualifikasi.

Selain alasan kurangnya bukti pendidikan, MK juga menyoroti bahwa sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah melewati batas waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian. Dengan catatan Gibran telah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, posisi hukumnya dianggap sudah final, sehingga tidak dapat diubah melalui proses ini.

Ketua MK Suhartoyo memimpin pembacaan putusan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam amar keputusan, ia menyatakan, “Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.” Selanjutnya, MK menolak seluruh eksepsi yang diajukan dan menegaskan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Kasus ini tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menjadi bagian dari rangkaian perselisihan hasil pemilu tahun 2024. Dengan putusan tersebut, Gibran Rakabuming Raka tetap melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional