Poin Penting
  • MK menolak petisi karena tidak ada bukti ijazah luar negeri, petisi ditolak karena pemohon tak punya kedudukan hukum
  • Gibran tidak dicabut jabatan, namun temuan pendidikan dapat jadi dasar impeachment
  • Proses impeachment di DPR memerlukan usul 25 anggota, persetujuan dua pertiga, dan pemeriksaan MK

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menolak permohonan yang menantang keabsahan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menegaskan bahwa penolakan tidak serta merta menghilangkan temuan terkait latar belakang pendidikannya.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang dapat dijadikan bukti sah atas ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan tingkat menengah. Mahkamah menekankan bahwa “certificate of attendance” hanya membuktikan kehadiran dalam proses belajar, bukan kelulusan.

Petisi tersebut ditolak karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui, sehingga MK tidak dapat mengeluarkan keputusan tentang status jabatan Gibran. Meski demikian, Mahkamah tidak mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Penanaman Karakter (Kemendikbud) sebelumnya menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan Gibran didasarkan pada rangkaian riwayat pendidikan lengkap serta penyesuaian hasil belajar dengan kompetensi SMK bidang akuntansi dan keuangan. Penilaian tersebut menekankan pentingnya bukti penyelesaian pendidikan yang memadai.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menyatakan tidak ada klarifikasi lanjutan karena dokumen yang diajukan tidak dipertanyakan, tidak ada aduan masyarakat, dan dokumen serupa pernah dipakai dalam Pilkada Surakarta 2020.

DPR dapat mengambil inisiatif untuk meneliti lebih dalam dokumen pendidikan Gibran, dasar penyetaraan, serta proses verifikasi pencalonan. Jika hasil pemeriksaan mengidentifikasi pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemberhentian, DPR dapat mengajukan usulan pemakzulan sesuai Pasal 210 Undang‑Undang Mahkamah Konstitusi.

Menurut pasal tersebut, usulan harus diajukan oleh sekurang‑nya 25 anggota DPR, disetujui oleh dua pertiga dari anggota yang hadir dalam rapat paripurna, dan kemudian dibawa ke MK untuk penelaahan lebih lanjut. Panitia khusus DPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak pembentukan untuk menyusun laporan akhir.

Jika MK menemukan dasar yang cukup, proses pemakzulan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme konstitusional.

Sumber: RMOL