- MK menyatakan Gibran tak memiliki ijazah SLTA
- Regulasi KPU 2024 diduga direkayasa untuk lunasi usia di bawah 40 tahun
- Penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden menimbulkan kontroversi
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada Minggu, 11 Oktober 2026, yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, tidak memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan setingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA). Keputusan tersebut juga menyoroti adanya manipulasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta mekanisme khusus yang diterapkan pada pemilihan umum 2024 untuk memungkinkan Gibran bersaing meski belum mencapai batas usia 40 tahun yang ditetapkan.
Menurut dokumen yang dibuka dalam sidang MK, regulasi yang dimaksud dirancang secara khusus untuk menutupi ketidaksesuaian kualifikasi calon. Proses tersebut memungkinkan Gibran, yang menjabat sebagai Walikota Surakarta, tetap masuk dalam daftar calon wakil presiden meski tidak memenuhi persyaratan akademik dan usia.
Putusan MK menambah rangkaian tuduhan sebelumnya mengenai praktik politik dinasti yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Sejak pemilihan legislatif dan presiden 2024, sejumlah pihak mengkritik penggunaan aparat dan lembaga negara untuk mendukung kepentingan keluarga presiden. Keputusan pengadilan ini menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bersifat taktis, melainkan juga melanggar prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, latar belakang pribadi Gibran yang selama ini dikenal lewat aktivitas bisnis martabak dan usaha pisang untuk adiknya Kaesang tetap menjadi sorotan publik. Pengamat menilai bahwa keputusan MK dapat mempengaruhi prospek politik Gibran ke depan, termasuk kemungkinannya untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan selanjutnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL