Poin Penting
  • Listyo Sigit, ASN, dan EH ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sejak 2025
  • Penyadapan dilakukan lewat sistem LINS tanpa prosedur hukum dan jejak digital dihapus pada Oktober 2026
  • Ketiganya dijerat pasal KUHP dan ITE, dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun penjara

WartaPurwakarta - Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, mengumumkan pada konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026, bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan dua orang lainnya telah resmi menjadi tersangka dalam kasus penyadapan telepon seluler Presiden Prabowo Subianto.

Menurut penyidik, tindakan penyadapan dimulai pada tahun 2025 dan berlanjut hingga Oktober 2026, mencakup tidak hanya Presiden, melainkan pula sejumlah pejabat negara, tokoh politik, wartawan, dan pengusaha.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur, sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” tegas Komjen Asep.

Penyelidikan mengungkap bahwa nomor telepon target dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LINS) tanpa melalui proses verifikasi atau dasar penegakan hukum. Pada Oktober 2026, ketiga tersangka tersebut konon memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan serta log aktivitas untuk menutupi jejak.

Laporan awal laporan tersebut datang dari seorang petugas yang menyadari adanya pelanggaran dan melaporkannya pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian memeriksa sepuluh saksi serta tiga saksi ahli, dan menyita 11 ponsel seluler, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.

Tiga tersangka yang ditetapkan meliputi Listyo Sigit (dikenal dengan inisial LSP), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seorang yang disebut EH. Sementara seorang berinisial SU masih berada dalam status saksi.

Ketiganya dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara. Selain itu, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU yang sama serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga diterapkan, masing-masing membawa hukuman maksimal delapan tahun penjara.

Sumber: RMOL