- Protes di depan gedung DPR pada 24 September 2026
- DPR mengesahkan UU Reforma Agraria pada 22 September 2026
- Demonstran menilai undang‑undang menguntungkan pihak tertentu
WartaPurwakarta - Puluhan peserta demonstrasi berkumpul di gerbang DPR/MPR/DPD RI pada Kamis, 24 September 2026, menyuarakan penolakan terhadap Undang‑Undang Reforma Agraria yang baru saja diundangkan. Aksi tersebut diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026 dan melibatkan elemen sipil, termasuk anggota Aliansi Gerakan Reforma Agraria.
Kelompok demonstran menebarkan spanduk yang menyoroti keberatan mereka terhadap regulasi yang dianggap mengabaikan kepentingan petani. Dari sebuah mobil komando, seorang orator menegaskan, "Tentang reforma agraria, kita harus mengawal ini untuk menjawab kesejahteraan rakyat, tapi malah disahkan UU Reforma Agraria ala Prabowo, yang malah akan menyengsarakan rakyat." Ia menambahkan, "Kita harus bersatu dan menuntut. Kewajiban mereka untuk memberikan haknya kepada rakyat, bukan memotong hak kita."
Sementara itu, pada Selasa, 22 September 2026, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang‑Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang‑undang dalam Rapat Paripurna ke‑6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026‑2027. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama wakil ketua Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dasco mengajukan pertanyaan kepada fraksi‑fraksi yang hadir, "Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang‑Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang‑undang?" Fraksi‑fraksi menjawab serempak, "Setuju!"
Sampai saat pelaporan ini selesai, massa aksi masih mempertahankan posisinya di depan DPR, dengan para demonstran secara bergiliran menyampaikan orasi dan menegaskan tuntutan mereka.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL