Poin Penting
  • Kepala daerah diizinkan kembali memberlakukan status tanggap darurat bila dihantam bencana susulan berskala masif
  • Kebijakan status darurat ditujukan untuk memangkas jalur birokrasi dan mempermudah pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT)
  • Pemerintah pusat menyiapkan rencana induk pemulihan pascabencana senilai Rp100,1 triliun hingga 2028 untuk Aceh, Sumbar, dan Sumut

WartaPurwakarta - Pemerintah daerah yang kembali dihantam bencana lanjutan bersekala luas dipersilakan mengaktifkan kembali status tanggap darurat. Kebijakan ini dinilai krusial guna mempercepat pemulihan fasilitas publik serta penanganan warga tanpa terganjal kerumitan birokrasi.

Instruksi tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, kala berpidato di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Selasa (3/11/2026).

Mantan Kapolri itu memaparkan, kendati fase penanganan wilayah sejatinya telah bergeser ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, status darurat tetap dapat diberlakukan ulang jika terjadi peristiwa bencana baru yang berdampak besar. Mekanisme tersebut bakal memangkas prosedur administratif yang berbelit, termasuk keharusan menggelar proses lelang proyek pengadaan yang memakan waktu berbulan-bulan.

“Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat,” ujarnya.

Guna memperkuat legalitas kebijakan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menerbitkan surat edaran resmi. Regulasi tersebut nantinya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk langsung mencairkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT), sekaligus mendorong kementerian dan lembaga pusat bergerak cepat memberikan sokongan.

“Agar bisa dilakukan percepatan, proses tadi, Pemda bisa mengeluarkan belanja tidak terduga, cepat, kementerian/lembaga juga demikian,” jelasnya.

Terkait agenda pemulihan jangka panjang, pemerintah pusat telah merancang draf Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera rentang 2026-2028 dengan alokasi kebutuhan dana menyentuh Rp100,1 triliun. Dari total 33 kementerian dan lembaga yang dilibatkan, 29 di antaranya telah mengantongi kucuran anggaran untuk tahun 2026, sementara empat instansi lain mengoptimalkan sisa pagu yang sudah ada.

Penguatan kapasitas keuangan daerah turut disalurkan lewat skema Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dana perbantuan ini dibagikan ke seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut, baik yang langsung terpapar bencana maupun kawasan di sekitarnya.

Proses penanggulangan pascabencana di kawasan barat Indonesia ini tergolong masif lantaran mencakup 53 kabupaten/kota. Oleh sebab itu, eksekusi pemulihan fisik dilakukan bertahap berdasarkan pemetaan skala prioritas dan kapasitas fiskal tiap wilayah.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta segera merampungkan inventarisasi berbagai kebutuhan penanganan yang masih tertunda. Masalah yang dapat ditangani mandiri diharapkan segera dieksekusi melalui APBD, sementara persoalan yang memerlukan intervensi pusat diarahkan untuk dikoordinasikan bersama Satgas PRR.

Pemerintah menjamin pendampingan penuh bagi seluruh warga yang terimbas musibah awal maupun rangkaian bencana susulan.

“Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara kita yang terdampak,” pungkas Tito.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional