- Pemerintah mengucurkan dana minimal Rp12,34 triliun untuk mempercepat pemulihan di 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar
- Presiden Prabowo memimpin ratas evaluasi penanganan setahun pascabencana sekaligus mitigasi cuaca hidrometeorologi
- Mendagri Tito Karnavian meminta pemda mengoptimalkan TKD dan PAD guna menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028
WartaPurwakarta - Pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana Sumatera diminta mengoptimalkan serapan anggaran demi memacu penyelesaian pemulihan fisik dan ekonomi masyarakat. Arahan tersebut ditekankan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian setelah hampir genap satu tahun peristiwa bencana melanda wilayah barat Indonesia tersebut.
Penegasan itu disampaikan Tito yang memegang mandat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera seusai menghadiri Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi satu tahun penanganan wilayah terdampak, mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, serta merumuskan kelanjutan agenda kerja pemulihan untuk periode 2027 beserta alokasi dananya.
“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya,” katanya.
Laporan pemulihan yang dipaparkan Mendagri mencakup 53 kabupaten dan kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah sektor prioritas ditangani secara simultan, mulai dari jaringan jalan dan jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, sarana ibadah, hingga sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga berfokus pada normalisasi daerah aliran sungai, pembersihan material kayu dan lumpur, pemulihan mata pencaharian sektor pertanian serta perikanan, hingga penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban.
Tito tidak menampik bahwa luasnya bentang geografis wilayah terdampak masih menjadi tantangan tersendiri. Kendala di lapangan kian bertambah lantaran curah hujan tinggi terus memicu terjadinya banjir dan tanah longsor susulan. Sejumlah titik pun masih membutuhkan intervensi mendesak, khususnya pembenahan sungai serta infrastruktur jalan secara permanen.
Seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan dapat tuntas secara menyeluruh pada 2028 mendatang melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” terangnya.
Pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan pembiayaan sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun bagi pemda di tiga provinsi tersebut beserta jajaran kabupaten dan kotanya. Rincian dana tersebut mencakup bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta alokasi TKD tambahan senilai Rp1,44 triliun.
Meski instrumen fiskal telah dikucurkan, realisasi penyerapan dana di tingkat daerah masih menunjukkan variasi yang cukup timpang, dengan sebagian wilayah bergerak cepat sementara sebagian lainnya masih berjalan lambat.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional