Poin Penting
  • Mendagri Tito Karnavian minta percepatan registrasi Perlinsos Digital di semua daerah
  • Presiden Prabowo Subianto perintahkan digitalisasi layanan publik dalam rapat kabinet
  • Hingga 6 November 2026 tercatat 18,8 juta kepala keluarga dan lebih dari 1,05 juta agen terdaftar

WartaPurwakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyerukan kepada pemerintah daerah agar mempercepat proses pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara digital. Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, dilaksanakan secara hybrid dari kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Jumat, 6 November 2026.

Karnavian menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di Istana Negara menekankan perlunya penyederhanaan birokrasi melalui transformasi digital. “Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual,” ujarnya.

Menurut Menteri, langkah pertama yang diuji coba dalam rangka digitalisasi pemerintah adalah pada sektor sosial, khususnya Perlinsos. “Nah, sebagai langkah pertama yang dites dan dicobakan sistem ini adalah di bidang sosial, yaitu Perlindungan Sosial. Kita tahu bahwa pemerintah, pusat, maupun negara memiliki instrumen memberikan bantuan kepada masyarakat,” tambahnya.

Perlinsos Digital menjadi bagian integral dari upaya e‑government yang memanfaatkan data KTP elektronik sebagai fondasi integrasi layanan publik. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berperan dalam menggabungkan data kependudukan dengan data biometrik. “Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng‑connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign‑on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing‑masing warga negara,” kata Karnavian.

Integrasi data tersebut memungkinkan otoritas menyelaraskan identitas warga dengan kepemilikan aset seperti tanah atau kendaraan, sehingga kelayakan penerima bantuan sosial dapat ditentukan secara lebih tepat. “Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non‑tunai, atau layak mendapatkan dua‑duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” jelasnya.

Menteri menekankan peran agen Perlinsos dalam mempercepat pendaftaran, mengingat tidak semua warga memiliki smartphone atau kemampuan mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Data Dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026 menunjukkan bahwa 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar, dengan lebih dari 1,05 juta agen yang aktif membantu proses tersebut.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional