Poin Penting
  • Mendagri meminta pemda mendukung registrasi layanan digital perlindungan sosial agar bansos tepat sasaran
  • Sistem digital mengintegrasikan data kependudukan Dukcapil dengan data biometrik untuk verifikasi penerima bansos
  • Program digitalisasi dikoordinasi Dewan Ekonomi Nasional dan dikembangkan Kemensos untuk menekan kemiskinan

WartaPurwakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah agar turut mempercepat proses registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dinilai krusial supaya bantuan sosial dari pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Seruan tersebut disampaikan Tito Karnavian ketika memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang sekaligus dirangkai dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 serta Perlindungan Sosial. Acara berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Tito memaparkan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjangkau beragam layanan publik secara daring tanpa perlu mendatangi kantor pemerintahan secara langsung.

"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," jelasnya.

Mendagri mengakui bahwa akurasi penyaluran bansos masih harus ditingkatkan. Masih kerap ditemukan kasus di mana warga yang secara ekonomi sudah berkecukupan justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar miskin belum masuk dalam daftar penerima.

Guna mengatasi permasalahan itu, Kementerian Sosial mengembangkan sistem digital Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai basis data lintas kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Tito menjelaskan, integrasi data tersebut memungkinkan proses identifikasi serta verifikasi kondisi sosial ekonomi warga berlangsung lebih cepat. Proses ini memanfaatkan data biometrik berupa pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.

Mendagri menegaskan bahwa percepatan program digitalisasi ini tidak semata melayani kepentingan pemerintah pusat. Program tersebut juga membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Bansos, menurut Tito, merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional