Poin Penting
  • Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR pada Kamis (12/11/2026)
  • Mantan wakil presiden berhak menerima pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta per bulan mengacu UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 75 Tahun 2020
  • Negara menyediakan fasilitas rumah beserta perabot, kendaraan dinas berfasilitas pengemudi, hingga tanggungan biaya rumah tangga dan kesehatan

WartaPurwakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menerima penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Pelepasan jabatan orang nomor dua di Indonesia ini mengarahkan sorotan pada kepastian hak finansial serta sarana penunjang yang tetap disediakan negara bagi purnatugas wakil presiden.

Ketentuan menyangkut jaminan keuangan dan sokongan fasilitas tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.

Mengacu pada Bab III Pasal 6 regulasi itu, presiden maupun wakil presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh hak atas uang pensiun bulanan. Bunyi aturan tersebut menegaskan, "Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir".

Berdasarkan undang-undang yang sama, kalkulasi gaji pokok wakil presiden bernilai empat kali lipat dari nominal upah pokok pejabat negara paling tinggi di luar presiden dan wapres. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, besaran gaji pokok teratas pejabat negara seperti Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung dipatok sebesar Rp5,04 juta per bulan.

Perhitungan empat kali lipat dari nominal tersebut menghasilkan gaji pokok wakil presiden di angka Rp20,16 juta per bulan. Dengan demikian, Gibran berhak mengantongi uang pensiun pokok sejumlah Rp20,16 juta per bulan, yang proses pencairannya dimulai pada bulan berikutnya seusai penetapan pemberhentian secara hormat.

Di luar uang pensiun pokok, Pasal 7 beleid itu juga memuat deretan sokongan berkala. Hak tersebut meliputi tunjangan pensiun yang setara dengan skema pegawai negeri sipil (PNS), pembiayaan tagihan rumah tangga mencakup air, telepon, dan listrik, hingga pertanggungan menyeluruh atas biaya kesehatan pribadi beserta keluarga.

Penyediaan aset fisik turut dipayungi dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Bekas pimpinan negara diserahi satu unit rumah kediaman layak lengkap dengan perabotannya, ditambah satu unit mobil dinas berpelat negara yang dilengkapi pengemudi.

Penjelasan pasal tersebut menguraikan bahwa sarana perlengkapan hunian hanya diberikan satu kali pada momen serah terima tempat tinggal. "Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan", sebagaimana termaktub pada penjelasan regulasi. Sebaliknya, seluruh anggaran pemeliharaan mobil operasional beserta pembayaran gaji sopir ditanggung penuh oleh kas negara.

Penyaluran seluruh paket pensiun dan fasilitas ini berlaku mengikat selama MPR memproses pengunduran diri tersebut dalam ketetapan pemberhentian secara hormat, merujuk penjelasan pasal bahwa seluruh masa akhir jabatan pimpinan negara diposisikan berhenti dengan hormat kecuali jika ada keputusan MPR yang menyatakan sebaliknya.

Sumber: Pojok Satu