- Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak diproses menggunakan pasal makar
- Penyelidikan fokus pada aturan intersepsi dan penyadapan ilegal dalam KUHP serta UU ITE
- Pemerintah belum menemukan indikasi ancaman terhadap kedaulatan maupun keamanan negara
WartaPurwakarta - Dugaan perkara penyadapan tanpa izin terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret perwira tinggi berinisial Jenderal LSP dipastikan tidak dibidik dengan delik makar. Aparat penegak hukum memfokuskan penanganan perkara ini murni pada jeratan pasal intersepsi komunikasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa landasan yuridis yang diterapkan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/11).
Yusril memaparkan bahwa konstruksi pasal makar di dalam KUHP secara rinci dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Klasifikasi tersebut mencakup makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, makar terhadap pemerintahan yang sah, serta makar dengan tujuan memisahkan diri dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang berlangsung, pihak berwenang tidak menjumpai adanya indikasi perbuatan yang mengarah pada ancaman kedaulatan maupun keselamatan negara.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Sampai sejauh ini tidak ada indikasi ke arah sana,” tegas Yusril.
Sumber: DelikJabar