Poin Penting
  • Tiga jenderal polisi termasuk Listyo Sigit terindikasi melakukan makar lewat aksi penyadapan
  • Motif penyadapan diduga bertujuan melumpuhkan kekuasaan Presiden Prabowo
  • Penyidik Bareskrim saat ini masih menerapkan pasal penyadapan dan UU ITE

WartaPurwakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengemukakan adanya indikasi makar terhadap kepala negara yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dugaan perbuatan ketiga perwira tinggi kepolisian tersebut dinilai beririsan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 193 Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Bareskrim Polri yang menangani kasus ini pun telah mengidentifikasi maksud serta sasaran di balik tindakan penyadapan tersebut. Meski demikian, jeratan pidana yang diterapkan kepolisian hingga saat ini masih difokuskan pada pasal-pasal intersepsi elektronik dan penyadapan.

Keterangan itu disampaikan Yusril saat memberikan pernyataan pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11/2026).

"Unsur-unsurnya itu memang mulai mengarah ke sana walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman, tapi setidaknya publik dapat mengetahui bahwa ada indikasi mengarah makar ya," kata Yusril.

Yusril mengungkapkan, fokus penelusuran penyidik saat ini adalah membuktikan adanya niat untuk melumpuhkan posisi Presiden sehingga tidak lagi mampu menggerakkan roda pemerintahan.

"Kalau dikatakan membunuh rasanya tidak, tapi mengarah kepada suatu keinginan untuk melumpuhkan. Karena jika presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan. Itu yang sedang didalami oleh para penyidik sekarang ini," jelasnya.

Menurut penjelasannya, perkembangan pengusutan oleh kepolisian telah membuka tabir di balik motif kegiatan intersepsi tersebut. Dari proses penyidikan tersebut, tanda-tanda delik makar mulai tampak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP.

"Ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu, dan mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," tegasnya.

Yusril turut meluruskan anggapan publik dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyatakan aksi ketiga jenderal itu bersih dari unsur makar.

"Jadi ingin saya jelaskan bahwa itu tidak berarti bahwa kami mengatakan oh enggak makar, itu ada yang menyimpulkan seperti itu," jelasnya.

"Tetapi penjelasan kami adalah bahwa belum digunakan pasal-pasal lain kecuali adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan pasal-pasal intersepsi elektronik," ujarnya.

Penetapan para tersangka pada fase permulaan didasari oleh temuan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penggunaan sangkaan awal lewat pasal penyadapan KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipastikan tidak menutup peluang bagi penyidik untuk menjerat para pelaku dengan tindak pidana lain.

Aksi intersepsi komunikasi tanpa hak yang dipimpin Listyo Sigit dan kawan-kawan diketahui membidik lingkaran strategis kekuasaan dan publik, meliputi Presiden Prabowo, jajaran pejabat negara, pimpinan partai politik, kalangan penggiat LSM, perwakilan media massa, hingga para pelaku usaha.

Sumber: Pojok Satu