Poin Penting
  • 000 koperasi desa/kecamatan telah resmi menjadi badan usaha
  • Pemerintah target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen dengan kontribusi koperasi, BUMN, dan swasta
  • Perpres No.82/2026 mengatur tiga fungsi utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

WartaPurwakarta - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi komponen utama dalam arus utama perekonomian Indonesia dan bekerjasama dengan BUMN serta perusahaan swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam acara “2 Tahun Prabowo‑Gibran: Rapor untuk Rakyat” yang digelar oleh Garuda TV pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Auditorium Gedung Utama Universitas Tarumanagara (UNTAR), Menkop menyampaikan harapannya terkait kontribusi ketiga sektor tersebut. “Harapannya, koperasi, BUMN, dan korporasi sama-sama memberi andil terbaik untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen,” ujarnya.

Kementerian Koperasi mengelola lebih dari 130 ribu unit koperasi yang tersebar di seluruh provinsi, mencakup bidang produksi, distribusi, industri, hingga keuangan. Menkop memberi contoh koperasi peternakan sapi di sektor produksi serta gudang milik Koperasi Unit Desa (KUD) yang mendukung ketahanan pangan. “Jadi koperasi itu bisa memainkan peran besar di sektor produksi, distribusi, industri, dan keuangan,” tegasnya.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi fokus upaya mengubah posisi warga desa dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi. Menkop menjelaskan, “Dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, masyarakat desa yang semula jadi objek ekonomi, sekarang jadi pelaku ekonomi.” Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi telah memperoleh badan usaha, mencakup hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Pembentukan koperasi ini berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta musyawarah desa. Menkop menolak anggapan bahwa KDKMP bersifat top‑down, menegaskan proses bottom‑up tetap dijalankan. “Jadi tidak benar kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu top-down, karena proses bottom-up‑nya tetap kita lalui,” katanya.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 mengatur tata kelola operasional KDKMP dengan tiga fungsi utama: pertama, menyalurkan barang bersubsidi langsung dari produsen ke konsumen, termasuk pupuk, LPG 3 kg, minyak goreng, dan beras; kedua, berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi desa; ketiga, menyediakan layanan micro‑finance sebagai alternatif pembiayaan. “Dengan tiga fungsi tersebut, koperasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi desa sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pasar, distribusi, dan pembiayaan,” ujarnya.

Menjelang akhir presentasinya, Menkop menyoroti pencapaian penting dalam memperkuat jaringan koperasi nasional, salah satunya adalah reunifikasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) setelah lebih dari 15 tahun terpecah. Dekopin kini menjadi forum utama bagi pelaku koperasi di seluruh negeri.

Sumber: RMOL