Poin Penting
  • Menteri Haji melapor kepada Presiden Prabowo soal perkembangan pembahasan BPIH 2027 dan RUU Pengelolaan Keuangan Haji
  • Biaya penyelenggaraan haji berpotensi naik akibat lonjakan harga avtur
  • Arahan Presiden sebelumnya untuk menekan biaya haji dibuat sebelum situasi geopolitik Timur Tengah memanas

WartaPurwakarta - Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 September 2026, guna melapor kepada Presiden Prabowo Subianto perihal perkembangan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sekaligus proses legislasi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang kini tengah dibahas bersama DPR.

Kepada wartawan, Irfan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk meminta petunjuk langsung dari kepala negara. "Kami akan melaporkan tentang perkembangan eee pembahasan BPIH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan juga karena ini ee Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji sedang diproses di DPR, juga kita akan mengharapkan direktif Presiden tentang ini," ungkapnya.

Soal besaran angka BPIH 2027 yang akan diajukan pemerintah, Irfan enggan merinci lebih jauh karena pembahasan dengan DPR masih berlangsung. "Nantilah, nanti kita sampaikan. Kita sedang diskusi terus dengan DPR tentang ini angkanya. Oke, ya," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui biaya penyelenggaraan haji secara total hampir pasti akan mengalami peningkatan. Salah satu pendorong utamanya adalah lonjakan harga avtur yang secara langsung memengaruhi komponen biaya penerbangan jemaah.

"Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insyaallah pasti naik, karena ee dari segi avtur pun udah luar biasa kenaikannya. Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi ee minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jemaah. Saya kira itu ya," jelasnya.

Irfan menambahkan, arahan Presiden Prabowo sebelumnya yang meminta agar biaya haji ditekan lahir sebelum situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah berkembang secara signifikan. Oleh sebab itu, kondisi terkini perlu dilaporkan langsung agar kepala negara dapat memberikan arahan yang sesuai dengan realita saat ini.

"Ya, minta turun karena kemarin belum ada situasi eee geopolitik Timur Tengah yang luar biasa ini. Makanya saya lapor untuk, eh kepada beliau tentang perkembangan terakhir," pungkasnya.

Sumber: RMOL