- UU No.27/2026 disahkan 28 Okt 2026
- Menteri Mukhtarudin menegaskan perlindungan hak pekerja migran
- Undang‑Undang memberi wewenang Kementerian atas pemagangan di luar negeri
WartaPurwakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyatakan apresiasi terhadap pengesahan Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
Menurutnya, regulasi baru ini menjadi tonggak penting untuk menegakkan kepastian hukum, meningkatkan standar perlindungan tenaga kerja, serta menjamin hak‑hak pekerja mendapat perhatian negara.
“Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak,” ujarnya di Jakarta pada Sabtu, 7 November 2026.
Dia menambahkan bahwa upaya perlindungan tidak boleh terbatas pada penempatan atau hubungan kerja semata, melainkan harus mencakup pemenuhan hak, lingkungan kerja yang manusiawi, jaminan sosial, dan akses ke jalur keadilan bila terjadi perselisihan.
“Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air,” tegas Mukhtarudin.
Selain menyoroti aspek hubungan kerja migran, Menteri menekankan bahwa UU tersebut memperkenalkan mandat baru terkait pengelolaan program pemagangan di luar negeri. Pasal 40 mewajibkan setiap program magang internasional untuk memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan Pasal 41 menegaskan bahwa pelaksanaan magang harus menghormati harkat dan martabat bangsa, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja, serta menjamin kesejahteraan peserta termasuk kebebasan beribadah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan demikian, otoritas perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri kini berada di bawah Kementerian yang mengelola urusan pelindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI).
Sumber: INDOPOSCO - Nasional