Poin Penting
  • Menteri P2MI Mukhtarudin mendesak aturan pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2026 segera dirumuskan agar implementasi di lapangan berjalan jelas
  • UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 untuk mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 pascaputusan MK
  • Penguatan regulasi ini dinilai strategis untuk mendongkrak kualitas, kompetensi, dan keselamatan pekerja migran Indonesia di kancah global

WartaPurwakarta - Penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dinilai krusial agar seluruh poin proteksi tenaga kerja bisa beroperasi optimal di lapangan. Urgensi tersebut disampaikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin.

“Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Payung hukum anyar tersebut telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta mulai berlaku resmi per 28 Oktober 2026. Keberadaan regulasi ini berfungsi menata kembali lanskap hukum ketenagakerjaan menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2023, sekaligus menganulir keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemberlakuan beleid tersebut, menurut Mukhtarudin, mesti dijadikan pijakan dalam membenahi ekosistem ketenagakerjaan nasional agar semakin berkeadilan, memiliki produktivitas tinggi, serta memprioritaskan kesejahteraan buruh.

“Pada akhirnya, pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki hak, martabat, dan masa depan. Karena itu, pelindungan pekerja harus menjadi komitmen bersama,” ujar Mukhtarudin.

Dirinya memaparkan bahwa pembenahan mekanisme pengamanan tenaga kerja juga berperan vital dalam mendongkrak mutu para pekerja migran, yang notabene adalah representasi sumber daya manusia Indonesia di panggung internasional.

“Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun, peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat,” imbuhnya.

Di samping itu, Mukhtarudin menegaskan bahwa jaminan keamanan dan keselamatan pekerja menuntut kerja sama erat antarinstansi kementerian, lembaga pemerintah daerah, sektor pendidikan, balai pelatihan kerja, hingga otoritas di negara-negara yang menjadi tujuan penempatan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional