- Maman Abdurrahman dukung revisi UU Kadin yang terakhir 1987
- Pengusaha mikro dapat bergabung dengan Kadin tanpa iuran
- Kementerian UMKM dan Kadin berkolaborasi tingkatkan kapasitas dan akses UMKM
WartaPurwakarta - Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri harus memberi ruang bagi kepentingan pelaku UMKM. Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya diharapkan memperkuat iklim usaha secara umum, tetapi juga memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi sektor mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi negara.
Kementerian UMKM siap mempercepat pembahasan UU Kadin, yang pertama kali disahkan pada tahun 1987. Menurut Maman, kehadiran kementerian dalam proses revisi diharapkan menyesuaikan isi regulasi dengan kebutuhan semua lapisan pengusaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
“Kami perlu bersama-sama dengan Kadin untuk mendukung percepatan pembahasan Undang-Undang Kadin ini dalam rangka membangun pertumbuhan para pengusaha di Tanah Air, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar,” ujarnya usai pertemuan dengan pimpinan Kadin di Jakarta pada Selasa (3/11/2026).
Selanjutnya, Maman menekankan pentingnya membuka pintu keanggotaan Kadin bagi pengusaha mikro. Ia menilai, langkah ini bukan sekadar menambah jumlah anggota, melainkan memberi mereka akses ke jaringan kemitraan yang telah dibangun Kadin.
“Semangatnya adalah memasukkan mereka ke dalam satu ekosistem kemitraan. Sehingga pengusaha-pengusaha besar yang selama ini ada di Kadin bisa ikut berpartisipasi mendorong usaha-usaha mikro agar tumbuh dan berkembang,” tambahnya.
Maman menegaskan bahwa perusahaan mikro yang menjadi anggota Kadin tidak akan dikenakan iuran keanggotaan. Ia juga menyarankan agar pola layanan dan pembinaan disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro, sehingga manfaat berupa pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan dapat dirasakan secara konkret.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengonfirmasi kebijakan tanpa iuran tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Kadin untuk memperkuat kapasitas UMKM serta memperluas akses mereka ke pembiayaan, pasar, dan teknologi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Tujuannya adalah agar mereka memiliki kapasitas lebih, mendapatkan akses pendanaan, akses pasar, dan akses teknologi. Itulah peran Kadin, bagaimana yang besar bisa membantu yang baru mulai,” ujar Anindya.
Sinergi antara Kementerian UMKM dan Kadin diharapkan menjadikan revisi UU Kadin sebagai sarana bagi UMKM untuk lebih terlibat dalam ekosistem bisnis nasional, meningkatkan kemampuan usaha, membangun kemitraan, serta memperluas jangkauan pasar demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional