- Gugatan PHPU Gibran diajukan ke MK dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
- Pemohon menilai persyaratan pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah
- MK jadwalkan pembuktian akhir September‑awal Oktober 2026, keputusan dapat berujung pada diskualifikasi
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi kembali menangani permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menantang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Permohonan tersebut didaftarkan dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta kelompok purnawirawan TNI.
Pengamat hukum dan politik Muhammad Gumarang menilai bahwa gugatan ini berpotensi menimbulkan diskualifikasi bila tuduhan terkait persyaratan pendidikan dan dugaan cacat administratif dapat dibuktikan di persidangan. “Hal itu, apabila pelanggaran tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan,” ujarnya pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Para pemohon menyoroti ketidaksesuaian antara ijazah Gibran dan persyaratan pendidikan yang ditetapkan untuk calon wakil presiden, serta menanyakan keabsahan surat keterangan penyetaraan yang dipergunakan dalam proses pencalonan. Gumarang menambahkan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 menjadi landasan hukum baru untuk menutup kekosongan normatif dalam penanganan PHPU. “PMK Nomor 1 Tahun 2026 merupakan bentuk terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum atau rechts vacuum serta memenuhi asas ius curia novit, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas,” katanya.
Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan sesi pembuktian untuk kasus ini pada akhir September hingga awal Oktober 2026, menguji sejauh mana persyaratan administratif dapat dipertanggungjawabkan. Gumarang menegaskan, “Wapres Gibran tidak boleh menikmati atau mengambil keuntungan atas pelanggaran yang telah dilakukannya sendiri sebagaimana asas hukum nullum commodum capere potest de injuria sua propria.”
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia juga membedakan proses ini dari mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan usul DPR dan keputusan MPR setelah penilaian MK. “Putusan MK nantinya merupakan putusan hukum, bukan putusan politik. Apabila tuntutan pemohon diterima dan pencalonan Gibran didiskualifikasi, maka harus dilihat lebih lanjut bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentiannya sesuai konstitusi,” pungkasnya.
Sumber: RMOL