- MK mulai memeriksa perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 21 September 2026
- Pemohon mendalilkan adanya persoalan pada syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Pilpres 2024
- Hakim Saldi Isra meminta KPU menyerahkan risalah perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan registrasi perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Senin, 21 September 2026.
Dalam agenda pemeriksaan pendahuluan, pemohon mengajukan dalil mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalil tersebut masih menjadi argumentasi pemohon dalam persidangan dan belum merupakan kesimpulan maupun putusan Mahkamah Konstitusi.
Salah satu materi yang dipersoalkan berkaitan dengan ketentuan pencalonan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Pemohon mempertanyakan perubahan norma mengenai bukti kelulusan sekolah menengah atas atau setara bagi bakal calon yang menjalani pendidikan di luar negeri.
Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, turut mendalilkan persoalan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut pemohon, dokumen yang mendasari penerbitan surat itu perlu diperiksa dalam persidangan.
Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian meminta Komisi Pemilihan Umum menyiapkan risalah pembahasan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Mahkamah ingin menelusuri tahapan perubahan regulasi tersebut, termasuk pembahasan sebelum ketentuan bukti kelulusan bagi calon yang bersekolah di luar negeri dimasukkan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jadi tolong disampaikan ke mahkamah ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, itu kan sebelum direvisi pasti ada pembahasan,” ujar Saldi dalam persidangan.
Sumber: Pojok Satu