Poin Penting
  • MK tidak menemukan ijazah asing Gibran yang setara SMA
  • Hakim Adies Kadir sampaikan dalam sidang 6 Oktober 2026
  • Direktur Erizal berpendapat Gibran tak akan lolos bila 2024

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dipertimbangkan setara dengan kelulusan sekurang‑nya sekolah menengah atas, madrasah aliyah, SMK, atau setara sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang‑Undang Pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir pada Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Menanggapi keputusan itu, Erizal, Direktur ABC Riset & Consulting, menilai putusan MK menegaskan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA. Ia menambahkan, “Seandainya saat ini masih tahun 2024, maka Gibran tidak pernah lolos sebagai Cawapres, karena tidak ada ijazah SMA atau sederajat.” (dikutip Rabu, 7 Oktober 2026).

Erizal juga menyatakan bahwa keberhasilan Gibran dalam Pilkada Solo dan pencalonannya pada Pilpres 2024 dipengaruhi oleh posisi ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), yang masih menjabat Presiden Republik Indonesia. “Sebab kalau tidak, maka Gibran tidak akan pernah lolos persyaratan sebagai calon. Ternyata, tidak hanya usianya saja yang tidak cukup, tapi juga ijazahnya tidak lengkap sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia menutup dengan menyoroti adanya praktik feodalisme dalam birokrasi, menanyakan siapa yang berani menolak persyaratan formal seperti usia atau ijazah ketika kandidat adalah anak Presiden. “Bahkan, jangankan sertifikat kehadiran, kertas putih pun diberikan, maka itu sudah bisa dianggap sebagai ijazah kelulusan. Hari itu dimasukkan, hari itu juga surat keterangan terbit,” kata Erizal.

Sumber: RMOL