Poin Penting
  • MK menolak permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum
  • MK tidak menemukan bukti ijazah luar negeri setara SMA dan menyerahkan masalah ke otoritas lain
  • Anggota DPR PKS Aus Hidayat Nur minta perbaikan regulasi verifikasi dokumen calon dan berjanji tindak lanjut putusan

WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 yang menyinggung status Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak dapat diterima, karena penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti kuat mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat diperlakukan setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas, lalu menyerahkan urusan tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, yang mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, menanggapi keputusan itu pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menekankan perlunya verifikasi ketat atas persyaratan calon pejabat publik sejak tahap awal. “Persyaratan calon pejabat publik harus diverifikasi secara cermat sejak awal. Jangan sampai persoalan mendasar terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen baru menjadi polemik berkepanjangan setelah proses pemilu selesai dan pejabat terpilih dilantik. Sistem kita masih memiliki celah yang rawan memicu kegaduhan publik,” ujarnya.

Aus menambahkan bahwa standar verifikasi dokumen pendidikan calon harus disempurnakan, termasuk kejelasan mengenai surat keterangan penyetaraan dibandingkan ijazah resmi. “Syarat pencalonan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Harus ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi dasar kelulusan benar-benar terverifikasi, siapa pun calonnya dan di level jabatan apa pun,” katanya.

Dalam persidangan, Bawaslu mengungkapkan keterbatasan aksesnya terhadap data calon, menyebut akun Silon tidak dapat dipakai untuk menelusuri dokumen. Sementara KPU menjelaskan bahwa tidak melakukan pengecekan langsung karena telah menerima surat keterangan. “Ketika pengawas tidak memiliki akses yang memadai dan penyelenggara tidak melakukan pengecekan langsung, maka fungsi saling kontrol tidak berjalan. Perlu ada sistem yang menengahi apabila KPU dan Bawaslu berbeda penilaian, termasuk akses data yang setara dan mekanisme verifikasi bersama,” tegas Aus.

Meskipun putusan MK mengalihkan urusan administratif ke otoritas lain, Aus menegaskan DPR RI akan menindaklanjuti secara serius. “Karena MK menyerahkan ranah administrasi ini ke lembaga terkait, maka DPR RI harus dan akan menindaklanjuti putusan ini. Kami tidak ingin urusan keabsahan dokumen dasar seperti ini terus-menerus menjadi bom waktu yang menguras energi bangsa,” jelasnya.

Ia mengajak semua pihak menjadikan keputusan ini sebagai pelajaran kolektif demi kualitas pemilu dan pilkada ke depan. “Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dibangun dari kepastian hukum dan transparansi. Fraksi PKS akan mengawal agar perbaikan sistem pencalonan ini benar-benar masuk dalam agenda legislasi kita,” pungkas Aus.

Sumber: RMOL