- MK menolak gugatan syarat pendidikan Gibran dan tidak menemukan bukti ijazah luar negeri setara SMA
- Selamat Ginting memperingatkan partai politik akan risiko hukum bila Gibran dicalonkan lagi pada 2029
- Putusan MK dianggap sebagai “lampu kuning” bagi pertimbangan partai dalam Pilpres 2029
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang menantang kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangan, majelis hakim menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia.
Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai keputusan tersebut membawa implikasi bagi perencanaan partai politik ke depan. Ia menyampaikan bahwa “Putusan MK tersebut dapat menjadi faktor yang diperhitungkan oleh partai-partai politik apabila nama Gibran kembali muncul sebagai kandidat dalam Pilpres 2029,” ujar Ginting, dikutip pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Ginting, partai tidak hanya menilai popularitas atau basis massa seorang calon, melainkan juga harus menimbang potensi tantangan hukum. “Partai politik bisa saja bertanya: apakah layak mempertaruhkan tiket pencalonan presiden pada kandidat yang masih menghadapi persoalan hukum mengenai salah satu syarat pencalonan?” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa meski putusan MK tidak secara otomatis menutup peluang Gibran, risiko diskualifikasi tetap menjadi variabel penting. “Tetapi secara rasional, risiko diskualifikasi tentu menjadi salah satu variabel yang dapat diperhitungkan partai sebelum menentukan calon,” kata Ginting.
Pengamat tersebut menambahkan bahwa bila isu pendidikan kembali muncul pada proses pencalonan 2029 melalui jalur hukum, temuan atau keputusan baru dapat memperparah ketidakpastian. Bagi partai, pertanyaan bukan sekadar kemampuan memenangkan pemilu, melainkan juga kepastian hukum yang menjamin kelangsungan kampanye hingga akhir periode pemilihan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Putusan MK sekarang berpotensi menjadi semacam lampu kuning politik bagi partai-partai yang kelak mempertimbangkan Gibran sebagai kandidat 2029. Bukan larangan. Bukan pula keputusan bahwa Gibran pasti tidak memenuhi syarat pada 2029. Tetapi sebuah persoalan yang tidak bisa begitu saja diabaikan,” pungkas Ginting.
Sumber: RMOL