- MK menolak permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden
- Pemeriksaan keabsahan dokumen administrasi pencalonan ditegaskan merupakan wewenang KPU
- Mahkamah menyoroti prosedur klarifikasi KPU yang dinilai belum memiliki parameter objektif
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak dapat mengabulkan tuntutan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden, meski mengemuka bukti mengenai kepemilikan ijazah setingkat sekolah menengah atas (SMA) dari tempat pendidikannya di Singapura.
Sikap hukum tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa malam, 6 Oktober 2026.
"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Adies.
Adies menerangkan bahwa MK tidak memiliki yurisdiksi untuk menindaklanjuti persoalan ketiadaan ijazah tersebut, sekalipun fakta itu didapatkan dari keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," jelasnya.
Meski demikian, MK tetap memberikan catatan kritis terhadap langkah KPU saat memverifikasi berkas persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang dinilai sudah terlambat secara hukum. Regulasi pemilihan memang tidak menggariskan verifikasi faktual, namun KPU dipandang tetap memiliki ruang klarifikasi.
"Dalam hal ini adalah benar, dalam kerangka hukum pemilu presiden dan wakil presiden tidak dikenal verifikasi faktual, namun proses tersebut tetap diberikan ruang dalam proses klarifikasi, sebagaimana ditentukan Pasal 42 ayat 2 PKPU 19 tahun 2023, meskipun dalam pengaturannya diletakkan dalam hal terdapat keraguan untuk dapat dilakukan proses klarifikasi," urainya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tolok ukur keraguan yang diatur dalam regulasi teknis KPU tersebut dinilai Mahkamah masih problematis karena berpotensi memicu ketidakpastian standar penilaian bagi para peserta pemilu.
"Menurut Mahkamah, adanya kondisi keraguan demikian sangat bersifat subjektif, dan tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Padahal Termohon (KPU) sebagai penyelenggara, seharusnya lebih menekankan objektivitas dalam setiap tahapan untuk menciptakan fairness dalam sebuah kontestasi pemilu," demikian Adies Kadir menambahkan.
Sumber: RMOL