- MMB berkomitmen dukung Prabowo dan Kapolri dalam penyelidikan penyadapan ilegal
- Ketua Umum MMB Khairul Anam tekankan pentingnya transparansi Polri untuk memulihkan kepercayaan publik
- Anam minta penyelidikan menyeluruh atas dugaan kaitan penyadapan dengan manipulasi data dan dampaknya pada persepsi publik
WartaPurwakarta - Milenial Muslim Bersatu (MMB) menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam upaya mengusut tuduhan penyadapan tanpa izin. Organisasi itu menilai pengungkapan kasus tersebut sebagai peluang bagi institusi kepolisian untuk memperkuat legitimasi di mata masyarakat serta menegaskan prinsip bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Ketua Umum MMB, Khairul Anam, menyampaikan bahwa penemuan dugaan penyadapan ilegal memberikan kesempatan bagi Polri menunjukkan komitmen pada penegakan hukum, perlindungan privasi, dan nilai‑nilai demokrasi. Ia menambahkan bahwa masyarakat seharusnya memberi penghargaan kepada aparat yang melaksanakan tugas secara profesional, berani mengungkap kejahatan, dan tetap menjaga integritas.
“Jangan sampai publik hanya melihat persoalan dan kekurangan Polri, tetapi tidak memberikan ruang apresiasi ketika ada anggota kepolisian yang bekerja dengan benar, berani mengungkap kejahatan, dan menunjukkan keberpihakan kepada hukum. Kami mendukung anggota Polri yang tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional,” kata Anam dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.
Anam menekankan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa izin resmi tidak sekadar melanggar privasi, melainkan dapat mengancam kebebasan individu, mengikis kepercayaan antar lembaga, serta menggoyahkan stabilitas demokrasi. Ia menilai peran politik Presiden Prabowo penting untuk menjamin proses hukum berjalan mandiri, transparan, dan bebas intervensi.
“Pengungkapan kasus sebesar ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai keberhasilan teknis aparat. Ini juga harus menjadi cerminan bahwa negara hadir, pemerintah memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, dan Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional,” ujarnya.
Selanjutnya, Anam meminta aparat kepolisian menelusuri kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan dengan manipulasi informasi atau penyalahgunaan data komunikasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Ia menegaskan bahwa semua dugaan harus dibuktikan melalui penyelidikan objektif.
“Polri membutuhkan kepercayaan publik, dan kepercayaan itu dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran. Kepada anggota Polri yang bekerja dengan benar, jangan pernah gentar. Masyarakat masih membutuhkan polisi yang berintegritas, yang melindungi rakyat, dan yang tidak tunduk kepada kepentingan siapa pun selain hukum,” tegas Anam.
Organisasi tersebut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah harus selaras dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia menolak generalisasi terhadap seluruh institusi Polri atas tindakan oknum tertentu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Ini bukan hanya tentang nama baik Presiden atau institusi Polri. Ini tentang hak masyarakat,” pungkasnya.
MMB menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah Presiden Prabowo dan Kapolri dalam memastikan penyelidikan dugaan penyadapan ilegal selesai dengan tuntas, mengungkap semua pihak yang terlibat, motif, dan lingkup praktik tersebut demi melindungi hak privasi serta rasa aman publik.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional