Poin Penting
  • MUI menuntut penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden dan pejabat negara
  • Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan larangan tajassus dalam Islam serta mengkritik penyalahgunaan kekuasaan
  • MUI mengapresiasi langkah Polri memperbaiki internal dan menekankan perlunya proses hukum yang transparan dan setara

WartaPurwakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan permintaan kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki secara tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, serta organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Menurut MUI, tindakan penyadapan tanpa izin hukum tidak hanya melanggar peraturan negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, mengingatkan bahwa Islam melarang praktik tajassus sebagaimana tercantum dalam Surah Al‑Hujurat ayat 12. Ia menambahkan bahwa setiap Muslim wajib menjaga kehormatan, kerahasiaan, dan hak privasi sesama. “Penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power untuk kepentingan tertentu dinilai mencederai nilai kejujuran, integritas, dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Zainut dalam pernyataan yang disampaikan pada Rabu (4/11/2026).

MUI juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Polri yang melakukan perbaikan internal secara terbuka dalam penanganan kasus tersebut. Penetapan tersangka, menurut MUI, mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Zainut menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan elemen-elemen masyarakat lainnya merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional. Ia menuntut agar penyelidikan menelusuri motif utama serta akar permasalahan agar tidak menimbulkan spekulasi atau prasangka di tengah publik.

Selain itu, MUI mengharapkan proses peradilan berlangsung dengan transparan, profesional, dan tanpa pilih kasih. Semua pihak yang terbukti terlibat diharapkan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. “Masyarakat dan seluruh organisasi kemasyarakatan diimbau tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar,” ujarnya. “Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum,” tambahnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional