- MUI mempercepat pembahasan fatwa haram rokok vape atas permintaan Kapolri Suyudi Ario Seto (Kepala BNN)
- Tulus Abadi menilai langkah itu positif namun mendesak MUI mengkaji semua kategori rokok, termasuk elektronik dan konvensional
- Ia menyoroti perbedaan respons MUI terhadap permintaan pejabat dibanding aspirasi masyarakat sipil
WartaPurwakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempercepat proses penyusunan fatwa yang menyatakan rokok vape haram, menanggapi permintaan Kapolri Suyudi Ario Seto yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Inisiatif tersebut mendapat sambutan positif dari Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) dan mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Tulus menekankan bahwa meski percepatan pembahasan fatwa terhadap vape merupakan langkah yang patut diapresiasi, MUI seharusnya tidak membatasi kajian pada satu produk. Ia mengingatkan bahwa isu rokok elektronik telah lama menjadi perhatian lintas sektor, sehingga kebijakan yang dihasilkan perlu mencakup seluruh varian rokok, termasuk produk konvensional.
“Fatwa haram rokok vape patut kita apresiasi. Namun, seharusnya bukan hanya difatwakan haram, tetapi juga didorong adanya larangan total. Sebelum menjadi wabah seperti sekarang, sudah banyak lembaga dan ahli yang meminta pemerintah melarang rokok elektronik dan vape,” ujar Tulus melalui gawai pada Jumat, 6 November 2026.
Ia menambahkan, “Seharusnya MUI bukan hanya mengharamkan rokok jenis vape, tetapi semua kategori rokok elektronik. Jangan sampai MUI justru kalah progresif dibandingkan Muhammadiyah yang sudah mengharamkan rokok elektronik.” Pernyataan tersebut mengacu pada keputusan Muhammadiyah yang telah mengumumkan pengharaman rokok elektronik secara menyeluruh.
Tulus juga mengusulkan agar MUI menilai secara komprehensif semua jenis rokok, baik elektronik maupun konvensional, mengingat masing‑masing mengandung zat berbahaya bagi perokok aktif, perokok pasif, dan lingkungan. “Kalau MUI punya keberanian, seharusnya seluruh produk rokok dikaji untuk difatwakan haram, bukan hanya vape. Sebab, kandungan zat dalam berbagai jenis rokok berbahaya bagi perokok aktif, perokok pasif, bahkan lingkungan,” tegasnya.
Selain cakupan produk, Tulus mengkritisi kecepatan respons MUI. Ia mencatat bahwa ketika permintaan datang dari Kapolri sekaligus Kepala BNN, proses fatwa dapat dipercepat, sementara usulan serupa yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil cenderung mendapatkan respons yang lebih lambat. “Ini juga perlu dikritisi. Ketika ada permintaan dari Kapolri sekaligus Kepala BNN, pembahasan fatwa bisa dipercepat. Sementara usulan dari masyarakat sipil justru direspons lambat. MUI seharusnya bersikap adil dan terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tulus menutup dengan menekankan bahwa penetapan status haram tanpa dukungan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum tidak menjamin penurunan konsumsi. Ia menyoroti tingginya prevalensi penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja berusia 13–17 tahun sebagai faktor yang memperkuat kebutuhan kebijakan yang lebih luas.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional