Poin Penting
  • MUI mengeluarkan Fatwa No. 131/2026 yang melarang vape
  • Fatwa menyatakan produksi, distribusi, dan penggunaan vape haram karena ancaman kesehatan dan potensi narkotika
  • MUI mendesak pemerintah dan DPR menyusun peraturan serta menindak tegas peredaran vape

WartaPurwakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat 6 November 2026 menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai barang yang haram. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, yang ditandatangani di Jakarta.

Dalam isi fatwa, MUI menilai vape berisiko menurunkan kesehatan, mencemari lingkungan, serta dapat dijadikan sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. “Penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya hukumnya haram. Begitu pula dengan kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik,” demikian tertuang dalam kutipan Fatwa MUI yang dikutip pada Senin 9 November 2026.

Selain menetapkan larangan, MUI mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera merumuskan undang-undang yang mengatur pelarangan vape lengkap dengan sanksi. Organisasi tersebut menekankan perlunya tindakan cepat dari Presiden serta koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan berjalan secara terpadu.

MUI secara khusus meminta Kementerian Kesehatan menyusun regulasi yang menekankan perlindungan kesehatan masyarakat, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape dan meningkatkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum. Kementerian Perindustrian diharapkan menolak perizinan bagi industri vape, dan Kementerian Keuangan diminta mengembangkan kebijakan fiskal yang mempertimbangkan aspek kesehatan serta pencegahan peredaran produk tersebut.

Di bidang penegakan, BNN dan kepolisian diinstruksikan menutup celah distribusi narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi narkotika yang melibatkan vape.

MUI juga mengajak organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai status haram vape dan dampak kesehatannya, serta melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin.

Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub, dan diresmikan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional