- Muslim Arbi serukan penyelidikan terhadap Jokowi
- Bareskrim Polri tetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka
- Dugaan penyadapan melibatkan LIMS dan target beragam, termasuk Prabowo
WartaPurwakarta - Muslim Arbi, pengamat politik dan hukum sekaligus Direktur Gerakan Perubahan, menegaskan pentingnya memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberi perintah atau memiliki kepentingan di balik dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus menelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, serta untuk kepentingan siapa operasi tersebut dijalankan,” ujar Muslim kepada RMOL pada Rabu, 4 November 2026.
Menurutnya, penyidik Polri tidak boleh membatasi fokus pada tiga perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Bareskrim harus mengungkap secara terang siapa penggagas, pemberi perintah, pelaksana, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan,” tegasnya.
Muslim menyoroti hubungan karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dengan Jokowi, mencatat bahwa Listyo pernah menjadi Kapolresta Surakarta ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian melanjutkan karier hingga menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 2021. Ia menambah, “Kedekatan historis tersebut memang tidak otomatis membuktikan adanya hubungan komando dalam dugaan penyadapan. Namun, jika penyidik menemukan bukti komunikasi, instruksi, atau koordinasi dengan pihak di luar kepolisian, informasi tersebut tentu relevan untuk ditelusuri.”
Penetapan tiga tersangka tersebut diumumkan Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Seorang saksi lain berinisial SU masih dalam tahap pemeriksaan.
Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal berlangsung antara tahun 2025 dan 2026. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi, surat permohonan penyidik, atau laporan polisi, serta tidak terkait dengan penyelidikan tindak pidana apapun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selanjutnya, penyidik menduga para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Hingga kini, Bareskrim telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita sebelas handphone, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.
Muslim menilai temuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi pihak yang menginisiasi operasi penyadapan serta penerima informasi hasil intersepsi. “Target dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, aktivis LSM, dan kalangan pengusaha,” katanya.
Sumber: RMOL