- Muslim Arbi mengapresiasi tercapainya swasembada beras tanpa impor dalam dua tahun pemerintahan Prabowo
- Sejumlah catatan kritis disampaikan terkait harga kebutuhan pokok, pasokan BBM, serta gejolak bursa saham dan nilai tukar rupiah
- Muslim mendorong penguatan kehidupan bernegara berlandaskan UUD 1945 naskah asli dan penerapan ekonomi konstitusi
WartaPurwakarta - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, memberikan penilaian positif terhadap sejumlah hasil kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tepat memasuki usia dua tahun pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pencapaian yang paling ia soroti adalah keberhasilan mewujudkan swasembada pangan, terutama kemampuan memenuhi kebutuhan beras nasional dari produksi domestik.
"Hari ini 20 Oktober 2026. Artinya genap sudah usia pemerintahan Prabowo 2 tahun. Banyak sudah yang dicapai dalam perjalanan singkat 2 tahun pemerintahan ini. Dalam banyak hal sudah dicapai," kata Muslim kepada RMOL, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Muslim, dampak nyata dalam bidang ekonomi kerakyatan sangat terasa ketika pemerintah berhasil mencapai swasembada pangan. "Artinya kebutuhan beras sudah dapat disuplai dari salam negeri tanpa impor. Ini prestasi yang patut dibanggakan," terang Muslim.
Kendati demikian, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang masih memerlukan penanganan serius, mulai dari harga bahan pokok yang belum sepenuhnya terjangkau hingga gangguan distribusi bahan bakar minyak di beberapa daerah.
"Meski harga cabai masih cukup tinggi. Begitu juga harga kebutuhan pokok lainnya dapat dijangkau oleh rakyat. Hanya persoalan BBM yang masih bermasalah pasokannya seperti di Bali. Dan itu akan segera tertangani," ujarnya.
Gejolak di pasar keuangan juga menjadi catatan tersendiri bagi Muslim. Ia menyebut bahwa bursa saham sempat mengalami tekanan yang cukup mengejutkan, sementara nilai tukar rupiah pernah menyentuh level Rp18.000 per dolar AS sebelum akhirnya kembali menguat.
"Ada goncangan bursa saham yang cukup mengagetkan. Begitu juga rupiah sempat berada pada level Rp18.000 per dolar. Tetapi kemudian turun lagi ke level di bawah Rp18.000," kata dia.
Terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Muslim menganggap keduanya sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan berdasarkan kritik yang muncul. "Persoalan MBG dan Koperasi Merah Putih sudah terhandle dengan baik meski masih ada kritik di sana-sini untuk perbaikan," tuturnya.
Di ranah sosial dan hukum, ia menyinggung perkara dugaan ijazah Joko Widodo alias Jokowi serta Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat. "Dalam persoalan sosial dan hukum persoalan Ijazah Jokowi dan Gibran masih pertarungan di Pengadilan dan DPR," kata Muslim.
Soal kualitas demokrasi, Muslim menilai terdapat kemajuan karena ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik dan aspirasi kepada lembaga negara semakin terbuka. "Persoalan demokrasi makin berkualitas karena suara-suara aksi dan kritikan dapat diterima oleh DPR dengan dialog langsung. Dua tahun pemerintahan Prabowo masih relatif aman dan terkendali. Yang sekarang ini masih berkutat pada penyelesaian asap dan kebakaran hutan," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Lebih lanjut, Muslim mendorong agar pemerintahan Prabowo terus memperkuat tata kelola negara yang berpijak pada konstitusi. Ia menekankan urgensi mengembalikan dasar hukum negara kepada UUD 1945 naskah asli serta menerapkan prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33.
"Kedepannya kehidupan bernegara yang bertumpu pada konsitusi harus terus diupayakan dalam mengembalikan Konsitusi Negara pada UUD 1945 sesuai naskah Asli. Karena semangat menerapkan UUD 1945 Pasal 33 saat ini menjadi bukti kuat menata bangsa ini dengan ekonomi berlandas konsitusi. Karena itu adalah salah satu cita-cita besar para pendiri bangsa. Mengembalikan ekonomi pada rel konsitusi adalah langkah tepat ketimbang menyerah pada ekonomi neo liberal dan kapitalistik," tegas Muslim.
Selain itu, Muslim juga mengingatkan agar pasar modal tidak tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendikte arah kebijakan politik dan ekonomi nasional. Ia turut menyoroti ketergantungan transaksi ekonomi terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat.
Sumber: RMOL