- Nasir Djamil meminta RUU Penyadapan memuat mekanisme audit terhadap server dan perangkat sadap milik aparat penegak hukum
- Mobilitas perangkat sadap yang bisa berpindah lokasi menjadi sorotan khusus dalam pembahasan regulasi
- Aturan penyadapan saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang sehingga diperlukan tata kelola terpadu
WartaPurwakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan tidak hanya mengatur prosedur dan kewenangan, melainkan juga mencakup mekanisme audit menyeluruh terhadap server serta perangkat sadap yang dimiliki institusi penegak hukum.
Tuntutan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Legislator Fraksi PKS ini menekankan bahwa tanpa sistem pengawasan yang jelas, infrastruktur penyadapan berteknologi tinggi rawan disalahgunakan di luar koridor hukum.
Nasir mengungkapkan bahwa ia telah mencermati paparan Kabaintelkam Polri yang menyatakan lembaga tersebut tidak menjalankan fungsi penyidikan, melainkan menyediakan dukungan teknis, taktis, dan kekuatan bagi kegiatan penegakan hukum. Bertolak dari penjelasan itu, ia kemudian mempertanyakan kesiapan mekanisme kontrol terhadap seluruh infrastruktur penyadapan.
"Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan," ujar Nasir.
Selain soal audit, politisi asal Aceh itu juga menyoroti aspek teknis yang menurutnya krusial, yakni sifat perangkat sadap yang mudah berpindah lokasi sementara server pengelolanya tetap berada di satu titik. Persoalan mobilitas ini, kata Nasir, perlu diakomodasi dalam regulasi supaya pemantauan terhadap aktivitas penyadapan bisa dilakukan secara utuh.
"Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum," ungkapnya.
Nasir juga mengingatkan bahwa ketentuan soal penyadapan hingga saat ini masih tercerai-berai dalam beragam produk hukum. Sejumlah undang-undang yang memuat aturan terkait penyadapan di antaranya mencakup bidang telekomunikasi, narkotika dan psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terorisme, serta tindak pidana pencucian uang.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kondisi tersebut, menurut Nasir, menjadikan penyusunan RUU Penyadapan sebagai momentum tepat untuk membangun tata kelola yang lebih terpadu. Regulasi baru ini diharapkan mampu memastikan setiap perangkat penyadapan digunakan secara terukur dan transparan, semata-mata demi kepentingan penegakan hukum.
Bagi Nasir, undang-undang yang kelak disahkan harus sanggup menjaga keseimbangan antara kebutuhan aparat dalam membongkar kejahatan dan hak masyarakat atas perlindungan dari potensi penyalahgunaan teknologi penyadapan.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional