Poin Penting
  • Naskah mengklaim MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan dalam perkara 742 K/TUN/2026
  • Perkara disebut menguji Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran
  • Naskah mendorong DPR menempuh mekanisme pemakzulan terhadap Wakil Presiden

WartaPurwakarta - Sebuah naskah menyerukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri menyusul klaim adanya putusan Mahkamah Agung terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Dalam naskah itu disebutkan, Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan. Amar putusan yang dicantumkan berbunyi, "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya."

Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 disebut menguji legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran. Menurut naskah tersebut, majelis kasasi dipimpin Ketua Kamar TUN Yulius, dengan anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi.

Naskah itu menyatakan majelis memutus surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Penggugat disebut mengajukan tiga permohonan, yakni meminta gugatan dikabulkan seluruhnya, surat penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah, serta dokumen itu ditarik dari Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Penulis naskah juga mengaitkan perkara tata usaha negara tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Disebutkan bahwa putusan itu dinilai sejalan dengan pandangan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah SMA sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Meski demikian, naskah itu mengakui perkara yang dibahas merupakan sengketa tata usaha negara, bukan sengketa pemilu. Putusan tersebut juga disebut tidak membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 mengenai penetapan hasil Pilpres maupun keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih Prabowo-Gibran.

Naskah tersebut menilai pelantikan Gibran sebagai wakil presiden oleh MPR membuat hasil pemilu yang telah ditetapkan KPU bersifat final. Karena itu, pembatalan status calon akibat dugaan persoalan dokumen persyaratan, menurut naskah itu, seharusnya ditempuh melalui Bawaslu, PTUN, atau MK sebelum pemungutan suara atau dalam sengketa hasil pemilu.

Setelah menjabat, naskah itu menyebut pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional pemakzulan sesuai UUD 1945. Penulis mendorong DPR segera mengagendakan sidang paripurna, dengan menyatakan proses tersebut bergantung pada manuver politik anggota DPR.

Sumber: RMOL