- NOA menggelar aksi mimbar bebas di Lingkar Monas terkait dugaan penyadapan ponsel Presiden Prabowo
- Perkara ini menetapkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka
- Massa menyampaikan enam butir tuntutan termasuk pengungkapan aktor intelektual dan transparansi fakta hukum
WartaPurwakarta - Kawasan Lingkar Monas di Jakarta Pusat menjadi lokasi unjuk rasa mimbar bebas bertajuk “NOA Bersama Prabowo, Jaga Indonesia!” yang digelar oleh NexGen Organizer Academy (NOA) pada Sabtu, 7 November 2026. Aksi tersebut merupakan respons publik menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal sambungan telepon milik Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.
NOA menilai bahwa penyusupan komunikasi terhadap kepala negara merupakan persoalan mendasar yang mencederai kedaulatan, mengancam keselamatan presiden, serta merusak wibawa lembaga kepresidenan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum didesak segera memproses perkara ini secara tuntas, termasuk membongkar aktor intelektual, motif utama, jaringan kerja, hingga seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.
Pendiri NOA, Abdul Munir Sara, menyatakan bahwa segala tindakan yang berpotensi mengacaukan jalannya pemerintahan yang sah harus disikapi secara tegas oleh penegak hukum. Apabila langkah penyadapan tersebut merupakan bagian dari operasi terstruktur untuk menggoyang pemerintahan, pengusutannya wajib ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap tatanan negara dan konstitusi.
"Tidak boleh ada ruang bagi praktik abuse of power, infiltrasi, maupun tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengancam stabilitas nasional," tegas Abdul Munir Sara dalam keterangan resminya, Sabtu, 7 November 2026.
Dalam unjuk rasa tersebut, NOA menyampaikan enam poin pernyataan sikap resmi. Pertama, organisasi ini menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat konstitusi. Kedua, mereka mendesak aparat hukum menuntaskan penyidikan perkara penyadapan ponsel presiden hingga menyasar dalang intelektual, motif, dan jaringannya.
Ketiga, NOA menuntut keterbukaan informasi mengenai fakta-fakta hukum terkait aksi penyadapan, akses secara tidak sah, hingga indikasi penghilangan bukti data elektronik. Keempat, aparat diminta bertindak adil tanpa pandang bulu dalam menindak para pelaku yang terbukti bersalah, terutama pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang sehingga membahayakan ketahanan negara.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kelima, perlindungan menyeluruh diserukan bagi institusi kepresidenan serta pemerintahan yang sah agar terhindar dari intervensi melanggar hukum, penyelewengan kekuasaan, dan upaya gangguan konstitusional. Terakhir pada poin keenam, NOA menegaskan bahwa sokongan terhadap Presiden tidak meniadakan ruang kritik masyarakat, mengingat sistem demokrasi yang sehat harus tetap berpijak pada supremasi hukum, kemerdekaan berpendapat, serta prinsip pengawasan yang seimbang.
Sumber: RMOL