Poin Penting
  • Kementerian ATR/BPN menertibkan 11 perusahaan perkebunan terindikasi karhutla dengan luas total 42.214,51 hektare
  • Sanksi diklasifikasikan ke dalam lima klaster mulai dari pencabutan izin menyeluruh hingga pengambilalihan tanah
  • Tiga korporasi kehilangan seluruh HGU akibat tingkat kebakaran lahan melebihi 50 persen

WartaPurwakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil tindakan tegas terhadap 11 korporasi perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban tersebut menyasar area konsesi dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memaparkan langkah penindakan tersebut dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026). Nusron menerangkan bahwa sanksi yang dijatuhkan bervariasi sesuai hasil verifikasi dan kondisi fisik di lapangan, yang dipetakan ke dalam lima klaster penanganan.

Tindakan paling keras diterapkan pada klaster pertama, yakni berupa pembatalan seluruh hak pemanfaatan lahan milik tiga badan usaha perkebunan.

”Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Nusron.

Pencabutan konsesi secara menyeluruh tersebut dipicu oleh tingkat kerusakan akibat api yang melampaui separuh luasan lahan atau di atas 50 persen. Di samping itu, titik api dilaporkan muncul berulang kali, sarana penanganan kebakaran tidak memadai, serta korporasi melanggar kewajiban dalam diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. “Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.

Untuk klaster kedua, pemerintah mengarahkan penertiban pada PT BSLT yang izin HGU atas lahan seluas 2.300 hektare telah kedaluwarsa sejak 2020. Area perkebunan tersebut dipastikan segera dikuasai kembali oleh negara.

Penertiban pada klaster ketiga ditujukan kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang belum memiliki legalitas HGU. Kementerian ATR/BPN memutuskan untuk membatalkan pengajuan HGU mereka sekaligus mendorong Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah untuk meninjau ulang izin usahanya.

”Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” terang Nusron.

Sanksi administratif berupa pembatalan izin sebagian diterapkan pada klaster keempat. Hukuman ini dijatuhkan kepada PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas pemangkasan mencapai 1.510,26 hektare, mengingat rasio kebakaran di kawasan tersebut berada di bawah batas 50 persen.

Penanganan pada klaster kelima menyasar tiga perusahaan lain yang saat ini masih ditinjau dari sisi teknis, yaitu PT STP, PT API, dan PT JMS.

”Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Nusron.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional