- Oce Madril memberi nilai delapan untuk sektor hukum era Prabowo-Gibran
- Dukungan politik presiden dinilai memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
- Pemerintah menghadapi lima tantangan agenda hukum dalam tiga tahun mendatang
WartaPurwakarta - Direktur Eksekutif Pushan Oce Madril menilai kinerja sektor hukum selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perkembangan positif. Penilaian itu terutama didasarkan pada dukungan politik terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi.
"Kalau sektor hukum, bolehlah kita kasih skor delapan. Kalau kita berbicara penegakan hukum, yang penting itu dukungan politik, apalagi di negara demokrasi yang mungkin belum terlalu dewasa," ujar Oce Madril dalam dalam diskusi bertajuk 'Menakar Kinerja Sektor Hukum Pasca 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut Oce, sikap politik dari pimpinan tertinggi negara berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Penanganan perkara korupsi, kata dia, kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan.
Presiden yang memberikan dukungan secara tegas juga dapat mengirimkan sinyal kepada aparat penegak hukum bahwa pemerintah tidak akan melindungi pihak yang tersangkut perkara korupsi.
Oce mengatakan Prabowo dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan keberpihakan politik terhadap penegakan hukum melalui sejumlah pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap korupsi. Ia juga menilai intervensi terhadap proses penegakan hukum relatif tidak terlihat.
Dukungan tersebut, menurut Oce, perlu dijaga hingga tiga tahun ke depan. Konsistensi itu diperlukan agar aparat penegak hukum tetap memiliki ruang untuk menangani perkara yang melibatkan aktor politik maupun pelaku usaha.
"Kalau tidak diberikan pesan tegas itu memang dianggap nanti pemerintahannya lembek. Berikutnya, tentu harus bertransformasi menjadi gerakan," kata akademisi hukum Universitas Gadjah Mada itu.
Meski demikian, Pushan mencatat terdapat lima tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam agenda sektor hukum ke depan.
Tantangan pertama ialah penindakan korupsi di sektor strategis, seperti pertambangan, sektor keuangan, dan mafia hukum. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Oce menekankan perlunya mempertahankan dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi.
Kedua, pemerintah perlu melakukan reformasi kelembagaan. Pushan mendorong penyusunan paket kebijakan untuk membenahi kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan agar persoalan yang melibatkan aparat penegak hukum tidak kembali berulang.
Tantangan ketiga berkaitan dengan tata kelola program strategis dan pemerintahan daerah. Pembenahan dinilai perlu dilakukan melalui keterbukaan anggaran dan pengadaan, pengawasan, serta penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Misalnya, ini banyak kepala daerah ditangkap, tapi apa kita mau menangkap semua kepala daerah? Kan kita ingin juga ada pembenahan," tutur Oce.
Keempat, penguatan kebijakan hukum mencakup pengesahan undang-undang perampasan aset dan undang-undang jabatan hakim. Agenda itu juga meliputi redefinisi kerugian negara serta tindak lanjut atas seluruh putusan Mahkamah Konstitusi.
Tantangan kelima adalah evaluasi terhadap kinerja pejabat publik. Pushan meminta pemerintah memastikan evaluasi tersebut berjalan untuk mengantisipasi potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor publik.
"Saya yakin ini mungkin sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kita ingin ini menjadi alat evaluasi karena sepertinya potensi korupsi atau penyalahgunaan di sektor publik itu masih tinggi," pungkas Oce.
Sumber: RMOL