- Ombudsman sedang memantau penyelidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo
- Belum ada keputusan terkait maladministrasi
- Kasus melibatkan tiga tersangka dan dugaan pelanggaran prosedur LIMS
WartaPurwakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa lembaganya tengah mengawasi proses penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Anggota Ombudsman, Syafrida R. Rasahan, menyatakan bahwa pemantauan dilakukan guna memastikan prosedur kepolisian tidak melanggar ketentuan hukum maupun prinsip administrasi yang baik.
"Kalau di tingkat pusat kita soal penyelidikan oleh aparat kepolisian terhadap kepala negara, kita juga sedang memonitoring itu untuk memastikan terjadi atau tidak maladministrasi dalam proses penyelidikan tersebut," ujarnya saat dihubungi Kantor Berta Ekonomi dan Politik RMOL, Jumat, 6 November 2026.
Meskipun lembaga pengawas belum mengeluarkan penilaian akhir, Ombudsman menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan meminta klarifikasi dari pihak terkait, bukan memanggil langsung. "Kita akan mendalami, bukan pemanggilan ya, tapi kita akan meminta klarifikasi, mengumpulkan informasi di lapangan," tambahnya.
Kasus penyadapan ini pertama kali muncul setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya intersepsi terhadap sejumlah nomor telepon pejabat negara, termasuk nomor Presiden Prabowo. Penyidikan Bareskrim menunjukkan bahwa praktik tersebut berlangsung antara tahun 2025 hingga 2026, dengan nomor-nomor dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang diatur.
Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, menyatakan bahwa nomor‑nomor tersebut disadap tanpa kaitan langsung dengan penyidikan hukum yang sedang berjalan, dan terdapat indikasi upaya menghapus file hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak.
Bareskrim telah menjerat tiga orang sebagai tersangka dan menyinggung keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, menimbulkan sorotan tajam pada pengelolaan wewenang penyadapan di lingkungan Polri.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan latar belakang tersebut, Ombudsman menekankan perannya untuk menilai apakah penanganan kasus ini memenuhi standar pelayanan publik serta norma administrasi pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Hingga kini, lembaga tersebut masih berada pada tahap pengumpulan informasi dan klarifikasi, sehingga belum ada keputusan resmi mengenai adanya maladministrasi dalam penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Sumber: RMOL