Poin Penting
  • DPR akan menilai kembali posisi politik Gibran setelah reses
  • Amir Hamzah menilai adanya operasi politik yang dikaitkan dengan Jokowi
  • PKS mengoordinasikan aksi lanjutan putusan MK tentang ijazah Gibran

WartaPurwakarta - DPR diperkirakan akan meninjau kembali nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesudah masa reses berakhir pada 9 November 2026. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pergerakan fraksi‑fraksi di parlemen pasca‑reses menjadi tolok ukur penting untuk menentukan apakah persoalan Gibran akan bertransformasi menjadi agenda resmi Senayan.

"Perkembangan sikap DPR setelah masa reses perlu dicermati untuk mengetahui apakah persoalan tersebut akan berlanjut menjadi agenda politik dan pembahasan kelembagaan," ujarnya pada Jumat (23/10/2026) di Jakarta. Amir menambahkan, "Kalau ada komunikasi antarpihak mengenai persoalan Gibran, kita lihat bagaimana perkembangannya setelah DPR kembali bekerja."

Menurut Amir, terdapat indikasi adanya “operasi politik” yang diduga disponsori mantan Presiden Joko Widodo dengan tujuan mempertahankan posisi Wapres. Ia juga mencatat kemungkinan konsolidasi dari partai-partai oposisi serta kekuatan politik lain yang dapat mempengaruhi proses tersebut.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengonfirmasi bahwa mereka telah memulai dialog lintas fraksi di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Gibran. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan, "Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai. Mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat," saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (22/10/2026).

Keputusan akhir mengenai apakah isu tersebut akan masuk ke dalam agenda legislatif berada di tangan DPR setelah para anggota kembali melaksanakan tugasnya pada awal November.

Sumber: Pojok Satu