- Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembakar hutan dan lahan dijerat sanksi berat hingga dikategorikan terorisme ekologi
- Pakar lingkungan Marningot Tua Natalis Situmorang mendukung langkah tersebut untuk menyasar korporasi perusak lingkungan
- Penegak hukum diminta membuat batasan jelas agar aturan baru tidak mengkriminalisasi kearifan lokal petani tradisional
WartaPurwakarta - Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperberat ganjaran hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan memperoleh respons positif dari akademisi. Peneliti dan pakar lingkungan Marningot Tua Natalis Situmorang menilai pembakaran hutan dan lahan (karhutla) tergolong tindak pidana berat karena memicu dampak destruktif terhadap kelangsungan hidup publik serta membebani perekonomian negara.
Pemberian sanksi yang jauh lebih keras dinilai mendesak guna menghentikan aksi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, terutama dalam cakupan area yang luas. Natalis, yang menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, mengutarakan pandangannya di Jakarta, Senin 21 September 2026.
“Bagi saya, oke saja. Melihat fakta bahwa pelaku karhutla itu kejahatan serius karena sudah membahayakan nyawa manusia dan juga menimbulkan kerugian ekonomi. Manusia terkena ISPA, bahkan mungkin meninggal, kantor libur dan aktivitas masyarakat terganggu,” ujar Natalis.
Dorongan revisi aturan tersebut sebelumnya mencuat dalam rapat terbatas secara hybrid yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 16 September 2026. Kepala Negara menginstruksikan jajarannya mengkaji skema perundang-undangan baru yang memuat sanksi pidana lebih berat, termasuk peluang memasukkannya sebagai kategori kejahatan "terorisme ekologi". Prabowo juga menegaskan agar izin perusahaan yang kedapatan mengulangi pelanggaran serupa segera dicabut permanen.
"Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius," ujar Prabowo.
Komitmen penanganan karhutla sebelumnya ditunjukkan Presiden saat menyambangi langsung titik kebakaran lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam agenda peninjauan lapangan kala itu, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri kabinet, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Natalis menilai, pengesahan status kejahatan lingkungan ke taraf terorisme bakal membekali aparat penegak hukum dengan instrumen penindakan yang jauh lebih leluasa dan mengikat bagi para pelanggar aturan.
“Memang dengan dikategorikan teroris, aparat penegak hukum dapat menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat, seperti pemiskinan korporasi, pembekuan aset secara instan, hingga hukuman pidana yang jauh lebih berat daripada undang-undang lingkungan biasa. Dan ini bisa menjadi efek jera,” kata Natalis.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati mendukung, Natalis menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam merumuskan klausul terorisme ekologi agar penerapannya di lapangan tidak menimbulkan distorsi hukum. Ia mengingatkan pemerintah untuk memisahkan secara tegas target pemberatan pidana agar tidak menyasar masyarakat adat atau petani kecil yang berladang memakai cara tradisional.
“Namun dalam praktiknya nanti yang ditangkap adalah masyarakat yang memang membakar lahan karena kebiasaan mereka melakukan itu, katakanlah sudah menjadi tradisi atau kearifan lokal. Apakah masyarakat dikorbankan? Ini kan menjadi ancaman bagi petani lokal,” kata Natalis.
Menurut dia, efektivitas penegakan aturan baru tersebut sangat bergantung pada kejelasan klasifikasi delik, yakni membedakan antara aksi perusakan terencana oleh entitas bisnis dengan praktik pembakaran subsisten berbasis kearifan lokal.
Sumber: RMOL