- Dr. Erdi menilai upaya pemakzulan Gibran dapat merugikan negara
- Ia memperingatkan dampak negatif pada citra internasional dan nilai tukar rupiah
- Erdi mengkritik gugatan Prof. Denny Indrayana ke MK yang diajukan di luar masa yang ditetapkan UU Pemilu
WartaPurwakarta - Dr. Erdi, pakar kebijakan publik di Universitas Tanjungpura, menyatakan bahwa usaha untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Ia menekankan bahwa langkah tersebut belum mempertimbangkan konsekuensi yang dapat muncul, terutama pada persepsi internasional.
“Karena itu tidak baik di mata dunia. Apalagi yang dibahas ini Wakil Presiden, tentu tidak luput dari perhatian dunia. Yang mana, ‘oh ternyata orang Indonesia seperti ini’. Jangan sampai kesannya seperti itu,” ujarnya dalam wawancara dengan RMOL, Kamis 15 Oktober 2026.
Menurut Erdi, citra Indonesia di mata dunia dapat terpengaruh negatif, yang selanjutnya berpotensi menurunkan nilai tukar rupiah. “Nanti nilai tukar uang kita (anjlok), dan memperbaikinya setengah mati juga,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa konstitusi memang mengatur prosedur pemakzulan presiden atau wakil presiden, namun sejarah republik menunjukkan bahwa penerapan mekanisme tersebut pernah memicu krisis. “Jadi yurisprudensi pemakzulan itu memang kalau dapat memang kita tidak boleh (jangan dilakukan), walaupun beberapa case di Indonesia itu pernah terjadi, (ada) Presiden Soekarno diberhentikan, Presiden Gus Dur pernah berhenti, kemudian Pak Harto mengundurkan diri karena desakan-desakan,” kata Erdi.
Erdi menilai langkah Prof. Denny Indrayana bersama tim yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di luar jangka waktu yang ditetapkan Undang‑Undang Pemilu, serta melibatkan Komisi Pemilihan Umum, kurang tepat. “Nanti nilai tukar kita anjlok,” peringatannya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pakar tersebut menutup dengan menegaskan pentingnya menimbang dampak ekonomi sebelum melanjutkan proses politik yang sensitif.
Sumber: RMOL