Poin Penting
  • Guru Besar Webster University Rovshan Ibrahimov menilai keberanian Presiden Prabowo Subianto merestrukturisasi BUMN lewat Danantara patut dicontoh para pemimpin negara Barat.
  • Pemetaan Danantara menemukan 1.074 entitas BUMN dari perkiraan awal 300 hingga 400 entitas, dengan 290 unit telah dipangkas hingga Agustus 2026.
  • Danantara dinilai memiliki peran lebih luas dibanding sovereign wealth fund konvensional karena diarahkan mendorong hilirisasi domestik dan penciptaan lapangan kerja.

WartaPurwakarta - Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto atau Prabowonomics dinilai memperlihatkan ketegasan dalam mengambil keputusan rumit yang semestinya menjadi teladan bagi para pemimpin di negara-negara Barat. Pandangan tersebut diutarakan oleh Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov, melalui tulisan analisisnya yang dipublikasikan di The Telegraph.

Dalam ulasan tersebut, Ibrahimov membedah strategi ekonomi pemerintahan Indonesia, terutama pembentukan badan pengelola investasi Danantara Indonesia. Ia memandang langkah penataan ulang badan usaha milik negara (BUMN) yang telah mengakar selama puluhan tahun membutuhkan keberanian besar guna menghadapi berbagai benturan kepentingan.

“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat malam, 18 September 2026.

Ibrahimov membandingkan manuver Prabowo dengan situasi kepemimpinan di negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Para pejabat publik di kawasan tersebut dinilai kerap mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun ketika dituntut memangkas birokrasi negara atau mengesahkan kebijakan yang berisiko memicu resistensi politis.

Sorotan utama Ibrahimov tertuju pada besarnya skala restrukturisasi BUMN di bawah kendali Danantara. Dari taksiran awal Prabowo yang memproyeksikan ada sekitar 300 hingga 400 unit, proses inventarisasi dan pemetaan justru mendapati total 1.074 entitas.

Ibrahimov menerangkan bahwa membengkaknya jumlah tersebut dipicu oleh maraknya pendirian anak perusahaan hingga entitas cucu-cicit yang membuat birokrasi korporasi kian rumit. Pola ekspansi ini dinilai melemahkan pengawasan akuntabilitas, menimbulkan tumpang tindih fungsi kerja, serta memperbesar celah inefisiensi anggaran.

Tindakan konkret penertiban telah berjalan dengan dihapuskannya 290 entitas per Agustus 2026 melalui mekanisme likuidasi, merger, dan divestasi. Realisasi ini kian mendekati target Prabowo yang mematok penataan terhadap 300 entitas hingga penutupan tahun.

Terkait sorotan kritis yang menyebut Danantara memusatkan kekuatan ekonomi terlampau besar dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Ibrahimov menilai wewenang tersebut memang melampaui pakem sovereign wealth fund tradisional. Model konvensional pada umumnya semata-mata mengejar imbal hasil investasi dan keuntungan modal jangka panjang.

Sebaliknya, Danantara difungsikan untuk memanfaatkan perolehan dividen serta aset BUMN guna membiayai agenda prioritas nasional. Salah satu fokus utamanya adalah hilirisasi pemrosesan komoditas mentah di dalam negeri guna mengerek nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov.

Konsep Danantara tersebut dipadankan dengan lintasan sejarah sejumlah kekuatan ekonomi Asia, seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, yang mengerahkan modal serta kebijakan publik untuk memacu percepatan industri.

Ibrahimov secara spesifik merujuk langkah kepemimpinan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee, yang menerapkan rancangan pembangunan terpimpin lewat sokongan negara untuk melahirkan kelompok konglomerasi raksasa atau chaebol. Bertolak dari preseden tersebut, ia berpendapat mandat ekstensif yang dipikul Danantara tidak bisa serta-merta dicap menyimpang dari fungsi dana kekayaan negara.

Sumber: RMOL