Poin Penting
  • Ketua Fraksi PAN di MPR Sarifuddin Sudding menilai rencana Gibran ke PTUN tidak berdasar karena perkara serupa sudah diputus pengadilan
  • Sudding menegaskan putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran harus ditaati, termasuk kemungkinan pemberhentian sebagai Wapres
  • Sudding mengingatkan prinsip ne bis in idem, yakni perkara yang sudah diperiksa dan diputus tidak boleh diajukan ulang dengan objek yang sama

WartaPurwakarta - Ketua Fraksi PAN di MPR RI, Sarifuddin Sudding, memandang langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana menggugat keabsahan dokumen pendidikannya kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai upaya yang tidak memiliki pijakan hukum yang tepat. Ia menilai persoalan tersebut sudah memperoleh putusan pengadilan sehingga tidak sepatutnya diulang melalui gugatan baru dengan objek yang identik.

Pernyataan itu disampaikan Sudding sebagai respons atas keinginan Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya lewat jalur PTUN, di tengah bergulirnya polemik putusan Mahkamah Agung (MA).

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Sudding menegaskan bahwa putusan MA terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran wajib dihormati dan dijalankan. Putusan itu, kata dia, telah menyatakan suket yang diperdebatkan batal demi hukum.

Konsekuensi dari putusan tersebut, menurut Sudding, tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Gibran dinilai harus mengambil sikap, baik dengan mengundurkan diri secara sukarela maupun menghadapi proses pemberhentian melalui DPR.

"Keputusan itu harus ditaati. Ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres," kata Sudding, dikutip Rabu (11/11/2026).

Sudding mengaitkan hal itu dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatan. Putusan MA, menurutnya, menjadi persoalan serius yang bersinggungan langsung dengan pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden.

Lebih jauh, Sudding mempertanyakan niat Gibran membawa ulang persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN. Ia mengingatkan berlakunya prinsip ne bis in idem dalam hukum, yakni suatu perkara yang sudah diperiksa dan diputus tidak boleh diajukan kembali dengan perkara dan objek yang sama.

Menurutnya, persoalan suket penyetaraan ijazah Gibran sebelumnya telah melewati proses persidangan. Karena itu, upaya mengulangi pembuktian melalui gugatan baru dianggap tidak tepat secara hukum.

"Ya, bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," ujarnya.

Sebelum polemik ini mencuat, Gibran telah menyampaikan keinginan untuk membuktikan dokumen pendidikannya dari jenjang SD hingga S1 melalui PTUN, sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali ke MA.

Sumber: Pojok Satu